Di Perkampungan Nelayan, Dalif Arsyad Hearing Dialog Serap Aspirasi Warga


SULBAR99NEWS.COM-MAJENE, Anggota DPRD provinsi Sulawesi Barat Muhammad Dalif Arsyad dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar hearing dialog menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam gelarannya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta masyarakat nelayan hadir memadati acara di lingkungan Garo’go, kecamatan Banggae, Rabu malam (05/05/2021)

Dalam hearing dialognya, Dalif yang merupakan sekretaris komisi I DPRD Sulbar menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan itu adalah acara dialog dan silaturrahmi. “Tepat di bulan suci ramadhan adalah momentum yang baik, selain bangun komunikasi lewat dialog, juga mempererat hubungan silaturrahim menjadi penuh berkah,” tuturnya.

Baca juga  Gunakan Sebagian Gajinya, Rahmatullah Siapkan Rumah Solidaritas Pasien RS

Dikatakan, tahap dua masa sidang ke ll tahun 2021 sesuai amanah undang undang merupakan agenda kegiatan tahunan dilaksanakan setiap anggota DPRD di daerah pemilihan untuk menerima input dari bawah “Wajib hukumnya, sebagai anggota DPRD Sulbar memperjuangkan aspirasi masyarakat, penyerapan aspirasi bukan hanya di acara reses, tidak berbeda dengan pertemuan hearing dialog seperti agenda saat ini Jadi sebenarnya, penyerapan aspirasi di masyarakat bukan hanya pada saat reses saja,” ungkapnya.

Baca juga  Paripurna Rekomendasi Pansus Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi, Ini Kata Anggota DPRD Sulbar Megawati

Di sesi dialog, penyampaian usulan didominasi penyediaan alat tangkap sebagai kebutuhan dasar bagi nelayan. “Tahun 2021 batas akhir pengusulan di bulan maret lalu untuk diakomodir pada APBD pokok tahun 2022, namun masih ada ruang yang diberikan di APBD perubahan tahun 2022, mudah mudahan bisa direalisasikan,”harap Dalif.

Agar lebih memahami, lanjutnya, pada 2021, sudah ada khusus yang menangani aspirasi masyarakat, namanya kasubag Pokok pikiran (Pokir) di DPRD Sulbar. “Jadi aspirasi itu resmi, pokok pikiran anggota DPRD resmi, karena di dalam APBD itu isinya Musrenbang, kegiatan OPD dan pokok pikiran DPRD. Misalnya usulan tidak terakomodir dalam musrenbang, itu kita bisa masukkan dalam pokir sebagai penjaringan aspirasi masyarakat,” tuturnya.

Baca juga  DPRD Sulbar Gelar Paripurna Penyerahan LKPJ Gubernur Tahun 2020

Selain itu, di kelompok nelayan misalnya, dilengkapi administrasi kelompok karena akan diverifikasi instansi berwenang. “Kelompok nelayan minimal 10 orang, dimana KTPnya berprofesi nelayan. Selama memenuhi syarat administrasi, penganggarannya akan dibahas bersama pemerintah provinsi.” pungkas Dalif. (adv-Satriawan)


PARLEMEN