Demokrasi Lahirkan UU Kontroversi



Oleh : Nurlina Basir, S.Pd.I

Kebijakan penuh kontroversi tidak cukup dievaluasi meanisme lahirnya. Namun harus dikoreksi secara mendasar dari sumber lahirnya regulasi tersebut. Akan selalu muncul kontroversi dalam sepanjang pemberlakuan sistem demokrasi baik di aspek substansi (isi yang tidak mewujudkan kemaslahatan publik) ataupun di aspek prosedur (nihil rasa keadilan dan mengabaikan aspirasi rakyat)

Sederet UU Kontroversi

Dikutip dari CNN Indonesia Selasa, 20/10/2020, ada berbagai UU kontroversial menjadi opini yang menguat. Pengesahan UU KPK menjadi polemik pertama di awal periode kedua Presiden Jokowi. Pembahasannya telah dimulai jauh sebelum pelantikan periode kedua Jokowi. Rencana revisi UU itu pertama kali muncul di DPR pada 2015 yang memasukkan revisi UU KPK dalam prioritas Program Legislasi Nasional. Namun berbagai penolakan dari masyarakat berbuntut penundaan usai Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR. Kejadian ini pun berulang pada 2016. Pembahasan revisi UU KPK kembali ditunda usai kesepakatan Presiden Jokowi dengan DPR.

UU Nomor 19 Tahun 2019 itu akhirnya berhasil disahkan pada 17 September 2019, selang sebulan sebelum pelantikan periode kedua Jokowi. Prosesnya sangat cepat. Usai diketok di paripurna, draf UU tersebut langsung dikirimkan ke presiden di hari yang sama. Pasal-pasal kontroversi yang disorot publik di antaranya soal pembentukan dewan pengawas, pengajuan izin penyadapan, hingga penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Desakan penerbitan Perppu untuk mencabut UU KPK pun mencuat. Namun Presiden Jokowi berkukuh tak bakal menerbitkan Perppu.

Pengesahan selanjutnya adalah UU Minerba yang juga mendapat penolakan dari kalangan masyarakat sipil. RUU Minerba yang menjadi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba itu disahkan pada 13 Mei 2020. Sejumlah poin dinilai hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Beberapa ketentuan yang diubah di antaranya soal penghapusan sanksi bagi pihak yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan hingga penghapusan kewajiban untuk melaporkan hasil minerba dari kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan.

Sistem kebut pengesahan juga terjadi pada revisi UU MK. Pembahasan UU hanya berjalan tiga hari mulai 25-28 Agustus. Perubahan pasal dalam UU tersebut juga mengundang kritik publik. Sejumlah pasal dihapus, di antaranya soal masa jabatan hakim yang sebelumnya lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sebagai gantinya, hakim dapat diberhentikan dengan hormat apabila berusia 70 tahun. (cnnindonesia.com)

Baca juga  Pilkada Ditengah Pandemi, Amankah?

Kompas.com pun mencatat hal yang sama, setidaknya ada tiga undang-undang kontroversial yang disetujui pemerintah dan DPR meski menimbulkan polemik.

Ketiga undang-undang itu adalah revisi UU Mineral dan Batu Bara, revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK), omnibus law UU Cipta Kerja.

Ironi Demokrasi

Kebijakan penuh kontroversi tidak cukup dievaluasi meanisme lahirnya, namun harus dikoreksi secara mendasar dari sumber lahirnya regulasi tersebut. Sumber lahirnya adalah demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. (wikipedia)

Singkatnya demokrasi yang kita kenal adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Lalu apakah benar seperti itu kenyataannya? Coba perhatikan, ada tiga UU kontroversial yang disetujui pemerintah dan DPR meski menimbulkan polemik di masyarakat.

Ketiga undang-undang itu adalah revisi UU Mineral dan Batu Bara, revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK), omnibus law UU Cipta Kerja. Dari semua Itu siapa yang menolak (bergejolak), siapa yang mengusulkan? Dan siapa yang mengesahkan? Kalau dikatakan Demokrasi adalah dari rakyat rakyat, rakyat mana yang mengusulkan ketiga undang-undang itu? Inilah ironinya.

“Yang hadir adalah demokrasi prosedural yang diatur kaum oligarki itu. Undang-undang mengabdi kepada kekuasaan, kerap diubah sesuai dengan kesepakatan di antara mereka” (cnbn Indonesia)

Contoh yang sangat sederhana adalah ketika kenaikan harga BBM. Siapakah yang mengusulkan kenaikan harga BBM apakah masyarakat bawah ataukah pihak elit pengusaha bahkan sebagian besar DPR beserta pemerintah itu sendiri? Masyarakat bawah pasti tidak ada yang setuju apabila kenaikan harga BBM itu dilakukan Tapi tetap saja berjalan bukan?. Rakyat yang mana yang menginginkan kenaikan tarif listri per bulannya? Atau iuran BPJS yang juga mengalami kenaikan beberapa waktu lalu?. Kebijakan-kebijakan itu justru masih banyak masyarakat tidak mengetahuinya, disebabkan diputuskan dimalam hari.Lagi-lagi ironi demokrasi.

Kita juga banyak melihat fakta bahwa, semakin banyak kalangan pengusaha yang menjadi elite politik. Sehingga kebijakan-kebijakan itu sarat dengan kepentingan para pengusaha. Ada juga fakta bahwa, pada saat pemilihan, calon-calon itu dibiayai/dimodali oleh para pengusaha, sehingga saat setelah menduduki jabatan, akan ada ‘balas jasa’ kepada pemodal, tidak ada makan siang gratis tentunya (no free lunch). Akhirnya kongkalikong antara pengusaha dan penguasa begitu kuat. Lalu rakyat kemana? Siap-siap menjadi korban kebijakan aturan. Kalaupun rakyat tidak menginginkan aturan itu, tetap saja dijalankan, demi kepentingan segelintir orang. Bahkan sudah ada anggapan dari masyarakat bahwa “kita tidak mesti punya mobil, wong kita sudah diwakili oleh wakil rakyat (DPR), kita tidak mesti kaya karena kita telah diwakili oleh mereka, hidup sejahtera juga sudah terwakili, semua sudah terwakili oleh mereka, mereka adalah wakil rakyat”, begitu katanya.

Baca juga  Gerak Cepat Salah Kaprah

Akhirnya kepercayaan masayarakat kepada wakil rakyat dan pemerintah sedang mengalami goncangan.

Akan selalu muncul kontroversi dalam sepanjang pemberlakuan sistem demokrasi baik di aspek substansi (isi yang tidak mewujudkan kemaslahatan publik) ataupun di aspek prosedur (nihil rasa keadilan dan mengabaikan aspirasi rakyat). Demokrasi sejatinya adalah sistem yang lahir dari asas sekularisme (paham pemisahan antara agama dan kehidupan. Dalam kitab Nidzhomul Islam karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dipaparkan sangat jelas bahwa “Sekularisme adalah Pemahaman yang lahir dari peradaban Eropa yaitu pada saat raja-raja dan kaisar Eropa dan Rusia menjadikan agama sebagai alat untuk menindas, memeras, menganiaya dan menghisap darah rakyatnya. Para pemuka agama waktu itu dijadikan perisai untuk mencapai keinginan mereka. Maka timbullah pergolakan sengit yang kemudian membawa kebangkitan bagi para filosof dan cendekiawan. Sebagian mereka mengingkari adanya agama secara mutlak sedangkan yang lainnya mengakui adanya agama tetapi menyerukan agar dipisahkan dari kehidupan dunia. Sampai akhirnya pendapat mayoritas dari kalangan filosof dan cendekiawan itu cenderung memilih ide ide itu cenderung memilih ide yang memisahkan agama dari kehidupan yang kemudian menghasilkan usaha pemisahan antara agama dengan negara. Disepakati pula pendapat untuk tidak mempermasalahkan agama dilihat dari segi apakah diakui atau ditolak sebab fokus masalahnya adalah agama harus dipisahkan dari kehidupan. Titik ide ini dianggap sebagai kompromi atau jalan tengah antara pemuka agama yang menghendaki segala sesuatunya harus tunduk kepada mereka dengan atas nama agama dengan para filosof dan cendekiawan yang mengingkari adanya agama dan dominasi para pemuka agama. Jadi ide sekularisme sama sekali tidak mengingkari adanya agama tetapi juga tidak memberikan peran dalam kehidupan. Yang mereka lakukan adalah memisahkannya dari kehidupan.

Baca juga  Demi Kursi Kekuasaan Nyawa Diabaikan

Berdasarkan hal ini maka akidah yang dianut yang dianut oleh barat secara keseluruhan adalah sekularisme pemisahan agama dari kehidupan. Aqidah ini merupakan qiyadah fikriyah yang menjadi landasan bagi setiap pemikiran. Diatas dasar inilah ditentukan setiap arah pemikiran pemikiran pemikiran manusia dan pandangan hidupnya. Berdasarkan hal ini pula dipecahkan berbagai problematika hidup. Ideologi ini dijadikan sebagai qiyadah fikriyah yang diemban dan disebarluaskan oleh dunia barat ke seluruh dunia. “

Aturan Ilahi Menjadi Solusi

Aqidah (keyakinan) sekuler inilah yang dianut sebagian besar dunia saat ini, tak terkecuali Indonesia. Negeri yang dikenal sangat kaya raya dengan SDA tapi tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat, akibat salah dalam mengambil asas dalam aturan. Negeri ini adalah Negeri mayoritas muslim terbesar dunia, tapi penganutnya banyak yang tidak mengenal sempurna agamanya. Sebagai muslim tentunya kita mengenal agama Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Agama yang bukan hanya mengatur urusan ibadah mahdhah tetapi memuat aturan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan. Ibarat kata agama ini mulai mengatur bagaimana bangun tidur hingga membangun peradaban. Secara hukum harusnya kita tidak perlu mengikuti hukum-hukum warisan penjajah yang membuat negeri kita semakin terjajah.

Aqidah islam adalah asas dalam berbuat. Pertimbangan akhirat adalah tujuan, ada dosa dan pahala yang menanti. Tidak akan lahir hukum/aturan seperti aturan yang lahir dari ‘rahim’ sekuler dengan jalan demokrasi yang berasas manfaat/keuntungan sekelompok orang saja. Islam akan melahirkan UU yang selaras dengan fitrah manusia dan memenuhi kemaslahatan seluruh pihak karena bersumber dari Allah yang Maha Tahu dan Maha Adil. Manusia secara fitrah akan senantiasa mencari yang terbaik dalam menjalankan kehidupan ini. Mencoba aturan Ilahi untuk dijadikan solusi, karena kejenuhan menyelimuti hati. Aturan yang pasti hanya datang dari Ilahi Rabbi. Semoga kita semua dikumpulkan dalam kebaikan di akhirat nanti. Wallahu a’alam bishshowab