Demi Kursi Kekuasaan Nyawa Diabaikan


Oleh : Nelly, M.Pd.
(Akademisi dan Pemerhati Sosial Masyarakat)

Seperti diketahui, tinggal menunggu hitungan hari, Indonesia akan menggelar pemilihan umum pesta lima tahunan memilih pemimpin daerah (PILKADA). Meski banyak yang kontra dengan alasan kesehatan akibat wabah pandemi namun pemerintah bersikukuh tetap melaksanakan pemilukada 9 Desember mendatang. Ini sungguh disayangkan, di tengah keprihatinan covid-19 dimana kasus positif terus mengalami peningkatan begitupun yang meninggal dunia.

Apalagi dengan memaksakan Pilkada, yang mana potensi membuka klaster baru sangat tinggi. Masa kampanye saja sudah banyak kasus yang terpapar covid-19, seperti yang disampaikan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyampaikan keprihatinannya terkait banyaknya jumlah calon kepala daerah dan anggota penyelenggara pemilu yang terpapar covid-19 selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020 hingga mencapai 70 orang calon kepala daerah (bisnis.com, 28/11).

Tidak hanya calon kepala daerah saja yang terinfeksi covid-19, tetapi Hamdan juga menyoroti banyaknya anggota penyelenggara pemilu yang juga terinfeksi virus corona (covid-19). 100 orang penyelenggara termasuk Ketua KPU RI terinfeksi (covid-19). Betapa besar pengorbanan untuk demokrasi,” ujarnya. Hamdan pun mendorong agar penerapan protokol kesehatan diperketat, termasuk dalam pelaksanaan Pilkada 2020 sehingga kasus penularan covid-19 dapat ditekan.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunda debat pasangan calon (paslon) Pilkada Kepri 2020. Sebab, tiga anggota KPU setempat terkonfirmasi positif COVID-19. Ketua KPU Kepri Sriwati mengatakan perubahan jadwal debat paslon terpaksa dilakukan mengingat kegiatan lainnya, seperti pengadaan logistik harus ditangani dalam waktu cepat. Selain menunda debat paslon, KPU Kepri juga memutuskan mengurangi volume debat dari tiga kali menjadi dua kali (Antara.news, 5/11/2020).

Demikianlah, mirisnya berbagai fakta kerawanan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi tak menggoyahkan kebijakan penguasa. Ancaman kesehatan dan nyawa rakyat jelas dipertaruhkan, padahal tak ada jaminan sama sekali bahwa dengan Pilkada nasib rakyat akan sejahtera. Pertanyaannya adalah layakkah pengorbanan besar diberikan untuk demokrasi?

Pemimpin dan pemerintahan seperti apa yang akan dihasilkan dari proses pemilihan yang mengabaikan keselamatan jiwa manusia demi kursi kekuasaan yang diduduki oleh penguasa yang notabene didanai oleh para pemilik modal (kapitalis). Faktanya yang pemimpin yang terpilih akan lebih mementingkan urusan pemodal ketimbang rakyat yang memilihnya.

Baca juga  Putus Kuliah, Imbas Pendidikan Kapitalis

Harusnya rakyat segera sadar, bahwa persoalan bangsa ini tak akan mampu di atasi hanya dengan mengganti pemimpin semata. Sudah berulang kali demokrasi melalui pemilu hanya omong kosong belaka mensejahterakan rakyat. Janji hanya tinggal janji, tak ada realisasinya.

Mengapa harus diulangi lagi, cukuplah puluhan tahun menjadi bukti tak ada perbaikan dalam demokrasi. Kerapuhan demokrasi tidak bisa diperbaiki melalui penyelenggaraan pilkada dan pemilu. Bukti nyata terpampang di depan mata, mereka memaksakan pilkada serentak di masa pandemi yang tak tentu seperti saat ini semakin menunjukkan bahwa demokrasi tak manusiawi.

Buka mata, buka hati pesta lima tahunan yang diselenggarakan para tuan puan itu tak lebih hanya mementingkan kekuasaan dan acuh terhadap penanggulangan pandemi yang sudah menyebabkan kematian puluhan ribuan nyawa rakyat tak berdosa.

Artinya tak akan ada didapat perubahan dalam demokrasi, sebab jalannya saja sudah rusak, ditambah lagi para penyelenggaranya abai akan kesehatan dan nyawa rakyatnya.
Hal ini sungguh sangat berbeda dengan bagaimana sistem pemerintahan Islam.

Mengapa merujuk pada Islam, sebab hanya sistem Islam yang sempurna dan lengkap mengatur kehidupan termasuk pengaturan negara dan pemilihan pemimpin. Dalam sistem Islam sangat menghargai nyawa manusia. Seperti terdapat dalam Alquran sendiri Allah SWT berfirman, “…Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya…” (QS al-Maidah [5]: 32).

Sementara itu untuk pemilihan pemimpin dalam Islam sangat mudah, murah, namun berkualitas dan dipastikan yang terpilih adalah pemimpin amanah, bertanggungjawab danbertakwa.
Dalam kitab struktur negara Islam oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani dijelaskan, bahwa setiap sistem pemerintahan, terdapat metode dan mekanisme dalam suksesi kepemimpinan.

Metode tersebut erat kaitannya dengan konsep kedaulatan dan kekuasaan. Kedaulatan berkaitan dengan otoritas pembuat hukum yang harus ditaati seluruh warga negara. Sedangkan kekuasaan berkenaan dengan pihak yang menjadi pelaksana dan penegak hukum.

Dalam sistem Islam, antara kedaulatan dan kekuasaan dibedakan secara tegas. Kedaulatan dalam sistem Islam ada di tangan syara’. Sebab, Islam hanya mengakui Allah Swt satu-satunya pemilik otoritas untuk membuat hukum dan syariat, baik dalam perkara ibadah, makanan, pakaian, akhlak, muamalah, maupun uqûbût (sanksi-sanksi).

Baca juga  Prank Tahun Baru 2021

Islam tidak memberikan peluang kepada manusia untuk menetapkan hukum, meski satu hukum sekalipun. Justru manusia, apa pun kedudukannya, baik rakyat atau khalifah, semuanya berstatus sebagai mukallaf (pihak yang mendapat beban hukum) yang wajib tunduk dan patuh dengan seluruh hukum yang dibuat oleh Allah Swt (lihat QS al-Nisa’: 59-65, 105, 115; al-Maidah: 44-50).

Sedangkan kekuasaan diberikan kepada umat. Artinya, umatlah yang diberi hak untuk menentukan siapa yang menjadi penguasa yang akan menjalankan kedaulatan syara’ itu. Tentu saja, penguasa atau pemimpin yang dipilih harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan syara’. Kepala negara tersebut harus memenuhi syarat sah harus Muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, adil, dan mampu menjalankan tugas sebagai kepala negara .

Bahwa kekuasaan ada di tangan umat dipahami dari ketentuan syara’ tentang baiat. Dalam ketentuan syara’, seorang kepala negara atau khalifah hanya bisa memiliki kekuasaan melalui bai’at. Berdasarkan nash-nash hadits, baiat merupakan satu-satunya metode yang ditentukan oleh syara’ dalam pengangkatan khalifah.

Hadits-hadits yang berkenaan dengan bai’at menunjukkan bahwa bai’at itu diberikan oleh kaum Muslim kepada khalifah, bukan oleh khalifah kepada kaum muslimin. Dari Ubadah bin Shamit ra, ia berkata: “Kami membai’at Rasulullah saw untuk setia mendengarkan dan mentaati perintahnya, baik dalam keadaan susah maupun mudah, baik dalam keadaan yang kami senangi atau pun kami benci, dan benar-benar kami dahululukan” (HR Muslim).

Kemudian dalam sistem negara Islam, untuk kepala daerah semacam gubernur, bupati itu langsung Khalifah yang menunjuk dan mengangkatnya. Di negeri yang menerapkan Islam dibagi dalam beberapa bagian dan setiap bagian disebut wilayah (provinsi). Setiap provinsi dibagi dalam beberapa bagian dan setiap bagian disebut imalah (karesidenan). Pemimpin wilayah (provinsi) disebut wali (gubernur). Pemimpin imalah (kabupaten) disebut amil atau hakim atau bupati.

Wali atau gubernur adalah orang yang diangkat oleh Khalifah sebagai penguasa (pejabat pemerintah) untuk suatu wilayah (provinsi) serta menjadi amir (pemimpin) wilayah itu. Wali harus memenuhi syarat-syarat sebagai penguasa, yaitu harus seorang laki-laki, merdeka, muslim, balig, berakal, adil dan mampu. Jabatan wali memerlukan adanya pengangkatan dari Khalifah.

Baca juga  Indonesia-China Makin Mesra, Rakyat Makin Merana?

Rasulullah Saw. telah mencontohkan sistem Islam dalam hal pengangkatan pemimpin setingkat gubernur/wali, sebagaimana pada pengangkatan Muadz bin Jabal menjadi wali di wilayah Janad, Ziyad bin Walid di wilayah Hadhramaut, dan Abu Musa al-‘Asy’ari di wilayah Zabid dan ‘Adn.
Tak sembarang kepala daerah yang diangkat, Rasulullah Saw. memilih para wali dari orang-orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan memegang urusan pemerintahan, yang memiliki ilmu dan yang dikenal ketakwaannya serta mampu memimpin rakyat agar selalu terjaga keimanan dan kemuliaan negara.

Begitupun dengan pemberhentian wali adalah hak Khalifah jika Khalifah memandang perlu untuk memberhentikannya atau jika penduduk wilayah itu mengadukan walinya. Seorang wali juga tidak dapat dipindahkan (mutasi) dari satu tempat ke tempat lain. Namun, ia dapat diberhentikan dan diangkat kembali untuk kedua kalinya.

Demikianlah sekilas sistem Islam mengatur hal pemimpin daerah. Sistem pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah sebagaimana dijelaskan tersebut sangat efektif dan efisien dalam menghemat keuangan negara. Sisi lainnya, suasana keimanan yang ada dalam sistem Islam menjadikan penyelenggaraan aparatur negara dapat berjalan dengan ketakwaan, takut pada Allah maka jelas mereka akan bertanggungjawab serta menjaga amanah. Kinerja pemimpin daerah akan senantiasa dikontrol Khalifah atau orang-orang yang ditunjuk Khalifah.

Nilai plusnya lagi, bahwa dalam sistem Islam fungsi pemimpin adalah mengurusi rakyatnya secara ikhlas, bersungguh-sungguh dan melindungi rakyat, baik dari ancaman kelaparan, kemiskinan, termasuk penyakit (dalam hal ini kerawanan tertular virus berbahaya seperti covid-19 ini).

Bertolak belakang dengan sistem demokarsi saat ini, yang tak perdulikan urusan rakyat dan keselamatan rakyat. Sementara sistem Islam jauh lebih manusiawi karena mengutamakan keselamatan rakyat. Nabi Muhammad Saw. bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Sungguh jika kembali dan mencontoh sistem kanjeng nabi, niscaya keberkahan dan kemuliaan yang akan dirasakan oleh Muslim maupun Nonmuslim.

Wallahu a’lam bish-shawwab.


OPINI