Terbaik terbaik

Data Penerima Bantuan Iuran Kesehatan Semrawut, Lampau Jumlah Penduduk Miskin


Muh. Jafar, Kadis Sosial Kabupaten Majene

SULBAR99.COM-MAJENE, Data Penerima bantuan iuran (PBI) di Kabupaten Majene diduga Semrawut dan banyak yang terdata ganda. Parahnya, data PBI untuk orang Miskin tersebut jauh melampaui jumlah penduduk miskin.

Sekadar diketahui, Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Baca juga  Polisi Selidiki Pelaku Pelemparan Gedung DPRD Majene Saat Aksi Demo

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majene Muh. Jafar yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/1/2020) mengatakan, data PBI yang ada di Majene ada dua, yakni PBI Daerah dan PBI Pusat. “Data tumpang tindih, kalau dijumlah data PBI Pusat dan daerah, melampaui daripada jumlah penduduk miskin,”ungkapnya.

Dia membeberkan, agar data PBI bisa baik, pihaknya harus ke lapangan verifikasi dan validasi data.

Saat ini, menurut Jafar, Data PBI Pusat berjumlah 80.000 orang, dan data PBI Daerah berjumlah 58.000 orang.

Baca juga  Pansus Covid19 Polman Berkunjung ke Majene

Salah satu upaya yang awalnya akan dilakukan Jafar yakni membuat aplikasi agar data yang ganda secara otomatis error, namun sulit dilakukan karena beberapa orang yang terdata PBI tidak memiliki NIK.

“Harus door to door masuk kampung, verifikasi data, agar datanya membaik,” ujarnya.

Dirinya berharap, ada kesadaran dari masyarakat dan pemerintah desa maupun kelurahan agar data ini bisa menjadi akurat. “Banyak dobol, masyarakat sekarang, kalau kita kerumahnya verifikasi data, hanya satu kartu yang diperlihatkan. Berharap siapa tahu ada macet, maka kartu satunya bisa digunakan,” ujar Jafar.

Baca juga  Sehari Dilantik jadi Bupati Majene, Lukman Langsung Raih Penghargaan dari Kepala Perpustakaan RI

Mantan Kepala Bagian ULP Setda Majene itu juga membeberkan, seyogyanya, PBI daerah ditanggung bersama antara pemerintah Kabupaten Majene dan Pemerintah provinsi dengan komposisi 70 persen kabupaten dan 30 persen Pemprov. “Provinsi tidak mau tanggung 30 persen dari 58.000 orang, atau sekitar Rp 3 Miliar,” kunci Jafar. (Satriawan)

Editor : Idham