Dibaca : 47 kali.

Dari Lutang Sampai Maliaya, KPU Majene Terkendala Banyak Desa Tanpa Listrik dan Internet


Ketua KPU Majene Arsalin Aras bersama Kepala Kesbangpol Majene Rustam Rauf. (Foto : Awal Nugraha)

SULBAR99.COM-MAJENE, Ketua KPU Majene, Arsalin Aras, SH dengan tegas mengungkapkan perkembangan tahapan Pilkada Majene 2020 kepada sejumlah Anggota Komisi I DPRD Sulbar yang melakukan kunjungan kerja di Majene terkait Pilkada Majene, Selasa (21/1/2020).

“Selamat datang di Bumi Assamalewuang, ” ujar Arsalin kepada rombongan Komisi I DPRD Sulbar.

Salah satu yang diungkapkan Arsalin kepada Komisi I DPRD yaitu tentang penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemkab Majene. “NPHD diteken satu oktober 2019, Usulan Rp 25 Miliar, namun yang dikabulkan Rp 22,5 Miliar, ” ungkap Arsalin.

Arsalin juga menyebutkan, terdapat empat tahap pencairan dana hibah pilkada tersebut. “Pada pencairan tahap kedua, telat cair. Karena ada pengalihan dari Bank BPD (Sulselbar) ke Bank BRI,” ungkapnya seraya menambahkan, pilihan jatuh kepada bank BRI setelah dilakukan beauty kontes diantara tiga bank yang ada di Majene yaitu bank Sulselbar, Bank BRI dan Bank BNI.

Baca juga  Ketua Komisi III DPRD Majene Ajak Sukseskan Pilkada Aman, Damai dan Sejuk

Tahapan awal Pilkada, lanjut Arsalin, dimulai 1 oktober 2019. “Hingga hari ini, KPU Majene tetap aktif bersosialisasi. Ini hari ketiga tes penerimaan PPK, Jumat pukul 16.00 berakhir. Nanti dilantik tanggal 29 februari 2020,” tambahnya.

Arsalin juga mengatakan, KPU Majene tidak memilih ujian penerimaan PPK dengan Computer Assisted Test (CAT), salah satunya karena anggaran yang terbatas. “Kekurangan biaya, ruangan saja butuh Rp 10 juta, juga butuh tenaga. Kami tak punya dana untuk itu,” tandasnya.

Baca juga  Pelanggaran Etik, Jokowi Pecat Anggota KPU Evi Novida Secara Tidak Hormat

Selain faktor dana, faktor jaringan internet dan listrik juga menjadi salah satu alasan. “Dari Lutang sampai Maliaya, dari 8 kecamatan, tidak semua wilayah kami ada aliran listriknya. Di ulumanda, dari 8 desa, 3 desa tidak ada listrik. Malunda 3 desa tanpa listrik dari 12 desa yang ada, begitu pula di pamboang dan seterusnya,” ujarnya.

Ketua KPU yang pernah jadi pengacara tersebut mengkhawatirkan ketika tiba hari H pencoblosan, disentil sama bawaslu karena kendala tersebut. “Mau bilang apa, tapi saya tetap optimis bisa diatasi,” tandasnya.

Arsalin mencontohkan pada Pemilu 2019 lalu. Dia memberi pujian kepada kepala Kesbangpol yang turun langsung membantu pengadaan genset berikut bensin dan solarnya. “Ini fakta,” puji Arsalin yang disambut tepuk tangan meriah para hadirin.

Baca juga  Pilkada di Tengah Pandemi, 12 Unit Ambulance Dipinjamkan ke KPU Majene Amankan Pilkada

Sementara itu, kata Arsalin, untuk internet, ada OPD lain yang harus handel. “Kenapa harus jaringan (internet), karena rekap perhitungan suara dilakukan dengan E-rekap yang butuh akses internet,” ujarnya.

Olehnya itu, Arsalin Aras berharap ada intervensi dari provinsi terkait akses jalan dan internet di sejumlah desa yang tidak terjangkau. ” Keuangan daerah kami tidak mencukupi itu semua. Harus ada intervensi dari provinsi seperti perbaikan jalan dan internet,” kunci Arsalin. (Awal Nugraha)

Editor : Idham