Dalif Arsyad Harap Bappeda Sulbar Perbaiki Pengelolaan Aspirasi Masyarakat


SULBAR99NEWS.COM-MAMUJU, Sekertaris Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Dalif Arsyad mengharapkan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar agar terus memperbaiki pengelolaan aspirasi masyarakat ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dihubungi via telepon, Sabtu (13/2/2021), Dalif mengatakan, sejauh ini kegiatan dalam pengelolaan aspirasi yang dilakukan anggota DPRD Sulawesi Barat belum terakomodir optimal dalam RKPD. ‚ÄúSelama ini hasil aspirasi kita (DPRD) itu tidak tersampai secara baik, apakah diakomodir atau tidak. Kalau tidak bisa diakomodir, karena apa?, kemudian yang tidak terakomodir Bappeda harus disampaikan agar supaya masyarakat tidak menyalahkan DPRD,”ujarnya.

Padahal menurut anggota DPRD Sulbar dari PKB itu, penyerapan aspirasi tak jauh berbeda dengan musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbang) yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keduanya sama-sama dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat. “Hingga saat ini pun pengelolaan hasil reses, hearing dialog begitu juga kunjungan dapil belum berjalan optimal,” jelasnya.

Baca juga  Sekprov Tak Hadir, Rapat Banggar DPRD Sulbar dengan TAPD Tertunda

Dia menuturkan, Bappeda perlu inventarisasi agar menyiapkan sebuah informasi dan status proses tindak lanjut eksekutif, dalam menindaklanjuti segala macam usulan masyarakat yang bersumber dari sejumlah bidang. “Harusnya Bappeda menyiapkan menunya termasuk SSH (standar satuan harga) kepada para pendamping kegiatan DPRD supaya usulan-usulan yang masuk harusnya sudah menjadi kewenangan provinsi,” harap Dalif.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sulbar, Khaeruddin Anas saat dikonfirmasi terkait sejumlah aspirasi masyarakat yang didapat saat reses anggota DPRD Sulbar tidak sesuai kewenangan provinsi mengatakan, memang tidak bisa kita masuk, (harus) sesuai dengan ranah itu. “Makanya repotnya kita itu, nanti kalau tidak sesuai dengan kewenangan kita, akan jadi masalah, ada pengembalian, tentu jadi kerugian,” ujarnya.

Ketika disinggung, sebelum reses, pendamping DPRD dibekali rujukan menu seperti SSH agar aspirasi yang dihasilkan dapat sesuai dengan kewenangan provinsi, Khaeruddin menjelaskan, jadi memang kemarin, waktu (pokok pikiran) masuk semua dalam sistem, langsung menyesuaikan dengan kewenangan masing-masing provinsi. “Urusan (pokok pikiran) itu sebagian kita potong dari jumlah sekian ribu masuk, lalu terpotong sisa berapa. Namun dalam perjalanannya, ada beberapa pokok pikiran yang berubah, sehingga mengakibatkan, kita terpaksa menyesuaikan dengan aturan yang ada. artinya, kalau tidak masuk aturan, tidak bisa dilaksanakan,” tegasnya.

Baca juga  Komisi I DPRD Majene Menyoal Pemberhentian Perangkat Desa

Mantan Kepala dinas perhubungan Sulbar itu menambahkan, kemarin waktu pembahasan, memang ada keinginannya kawan kawan di DPRD, tidak bisa dipantau semua, karena mereka langsung berhubungan dengan OPD (organisasi perangkat daerah) nya. “Kita ingatkan OPD, landasannya kita, masuk dalam kewenangan kita, masuk skala prioritas rencana kerja. Kalau masuk disitu tidak ada masalah. Kalau tidak masuk kewenangan, apalagi tidak masuk skala prioritas kita 2021 misalnya, tentu tidak bisa kita laksanakan,” tuturnya.

Baca juga  Legislator PKB gelar Kuker Sosialisasi Perda Kepariwisataan

Tadi waktu rapat, lanjut Khaeruddin, dirinya berpesan kepada staf dan jajarannya, nanti dalam pembahasan berikutnya, itu disiapkan saja menu, yang sesuai dengan kewenangan provinsi dan mengarah pada pemenuhan RPJMD (Rencana pembangunan jangka menengah daerah). “Jadi kita tinggal kayak pelayan seperti di rumah makan itu, menyiapkan menu satu dua tiga dan seterusnya, silahkan dipilih. Kedepannya kita akan buat seperti itu. Makanya rencana Senin mendatang, semua kasubag program dan pendamping DPRD kita coba panggil, bagaimana menyesuaikan agar kita punya perencanaan 2022 tidak lagi seperti kemarin, amburadul lari sana sini, sehingga apa yang mereka inginkan bisa nyambung dengan apa yang ingin dicapai pemerintah,” ungkapnya. (adv-Satriawan)


PARLEMEN