Dibaca : 47 kali.

COVID-19 BELUM BERAKHIR, PELONGGARAN PSBB AKAN DILAKUKAN?


OLEH : HAMZINAH

Korban dari Covid-19 kian hari bertambah, tercatat tanggal 7 Mei 2020 jumlah kasus positif di Indonesia 12.776 orang, sembuh 2.381 orang dan meninggal dunia 930 orang. Pemerintah telah memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah untuk membendung penyebaran virus Covid-19, pilihan itu diperkuat dengan Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020.
Namun, setelah dilakukan evaluasi, pemerintah bersiap melakukan modifikasi terhadap PSBB.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. “Kita tahu ada keluhan ini sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB. Nanti akan diadakan sedang dipikirkan pelonggaran-pelonggaran, misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini, kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini dan seterusnya dan seterusnya. Relaksasi PSBB dipicu oleh kenyataan masyarakat yang terlalu dikekang akan stres. Stres akan membuat imunitas orang menurun sehingga dapat tertular virus Covid-19”. Kata Mahfud saat siaran langsung melalui instagramnya @mohmahfudmd, Sabtu (2/5/2020, cnbcindonesia.com).

Tetapi sejumlah kalangan mengkritik rencana pemerintah yang hendak melonggarkan PSBB. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan mengatakan “Logika Mahfud terkait PSBB bikin masyarakat stres itu keliru besar dan terlalu dibuat-buat. Justru kebalikannya, PSBB itu sangat longgar dan tidak tegas. Makanya pasien positif dan yang meninggal terus bertambah karena masyarakat masih bebas beraktivitas.

Seharusnya pemerintah malah memperketat PSBB dengan aturan di bawahnya karena regulasi PSBB tidak ada sanksi tegas, bersifat imbauan sehingga tidak efektif. Jika pun ada masyarakat yang stres, bukan karena PSBB, tetapi karena biaya hidupnya selama dibatasi tidak dijamin oleh negara. Sejak awal pemerintah tidak pernah serius menangani Covid-19, amburadul dari awal. Parameter melihatnya sangat mudah.

Baca juga  Mewujudkan Negara Mandiri Pangan

Di awal meremehkan Covid-19, malah menggenjot kunjungan wisata, bahkan dengan subsidi APBN 2020. Kemudian saat di awal Maret ada yang positif, kemudian ada yang meninggal, opsi yang dipilih justru PSBB bukan karantina wilayah atau lockdown. Lihat saja aturan PSBB dan turunannya oleh pemerintah, semuanya tidak jelas dan multi tafsir. Pemerintah sangat terlihat lebih mementingkan ekonomi dan penyelamatan kekuasaan dibanding menyelamatkan rakyat Indonesia. Kata Irwan, Minggu (3/5/2020, detik.com).

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira mengingatkan “bahwa jumlah kasus masih terus naik, sehingga pemerintah harus waspada dalam menerapkan relaksasi terlalu dini. Walaupun demikian perpanjangan PSBB, misalnya untuk dua pekan bahkan hingga akhir bulan dapat memperdalam krisis ekonomi, jadi pertumbuhan ekonomi mungkin akan tumbuh minus 2% tahun 2020 ini, dengan tingkat kemiskinan mungkin meningkat drastis menjadi 12% sampai 13%, angka pengangguran juga meningkat dari tadinya sekitar 5% menjadi 9% atau 10%, atau hampir dua kali lipat peningkatannya tingkat pengangguran ini. Jadi memang harus diwaspadai, karena pemerintah ketika melakukan PSBB dibanyak kota itu kompensasi bagi UMKM, korban PHK, pengangguran, pabrik yang berhenti beroperasi, itu sampai sekarang kompensasinya dirasa kurang, pemerintah dalam penerapan PSBB perlu mempertimbangkan bagaimana mengganti rugi pendapatan masyarakat yang hilang”. Kata Bhima pada Minggu (3/5/2020. www.bbc.com).

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat, Syahrul Aidi Maazat, mencurigai rencana pemerintah melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hanya demi kepentingan segelintir pebisnis. Pebisnis itu, hampir bangkrut sehingga mendesak pemerintah untuk melonggarkan PSBB. “Kami mempunyai kekhawatiran ada segelintir pebisnis tertentu yang resah dengan jatuhnya bidang usahanya dan mengakibatkan mereka di jurang kebangkrutan dan mendesak pemerintah untuk melonggarkan PSBB. Bila alasan dibalik rencana itu benar hanya untuk kepentingan bisnis, maka pemerintah sudah melanggar asas keadilan dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU Karantina Kesehatan, keselamatan masyarakat adalah hal yang paling utama.” (tempo.co)
Permintaan pelonggaran PSBB pada dasarnya harus sesuai protokol karantina kesehatan masyarakat, sebagaimana yang diungkap Tenaga Ahli Utama Kepresidenan KSP Dany Amrul Ichdan bahwa relaksasi hanya bisa dilakukan jika terdapat tren penurunan dalam kerangka epidemiologis yang dapat dicerminkan salah satunya lewat model statistik yang dapat dijadikan tren model.

Baca juga  Seruan Kosong

Andai saja pemerintah memenuhi seluruh kebutuhan dasar masyarakat selama PSBB, masyarakat tidak akan merasa resah dengan PSBB. Sebenarnya sikap pemerintah yang acuhlah yang membuat resah. Di sisi lain, keinginan pelonggaran PSBB berpijak pada keinginan kuat pemerintah untuk kembali memacu aktivitas usaha yang mandek dan berefek pada terancamnya usaha yang mereka jalankan. Gelombang PHK secara besar-besaran adalah fakta yang tak terelakkan.
Tampak sekali keinginan pelonggaran PSBB ini berpijak pada pengusaha. Padahal, tren penularan Covid-19 belum bisa dianggap aman. Peremehan terhadap PSBB bahkan berpotensi melahirkan gelombang penderita baru jika pemerintah benar-benar melonggarkan PSBB dengan alasan ekonomi. Munculnya klaster Sampoerna adalah pelajaran berharga akan ambisi yang mempertaruhkan nyawa pekerja.

Yang seharusnya ditempuh pemerintah adalah melakukan lockdown sembari menjalankan fungsinya sebagai pelayan rakyatnya yakni dengan memenuhi seluruh kebutuhan primer rakyat, agar anjuran #DirumahAja relevan dengan upaya memutus mata rantai penularan virus Covid-19. Bukan menganjurkan #DirumahAja tapi tidak peduli akan kebutuhan asasi rakyatnya. Terlebih dengan wacana pelonggaran PSBB.

Kebijakan yang sejak awal telah menunjukkan lepas tangannya pemerintah dalam mengurusi rakyatnya yang terancam wabah, pelonggaran PSBB yang diusulkan adalah bukti pemerintah tidak pernah peduli akan rakyatnya. Pemerintah membiarkan rakyatnya bertaruh nyawa memenuhi kebutuhannya sendiri meski dalam kondisi yang masih sangat rentan terhadap wabah.

Baca juga  HIJRAH MEWUJUDKAN ISLAM KAFFAH

Berbeda dengan pemerintah dalam sistem Islam yakni Khilafah sebab pemimpin dalam pandangan Islam adalah pelindung dan pelayan bagi rakyatnya, sehingga pemimpin kaum muslimin akan menganggap serius penanganan wabah, menempatkan keselamatan rakyat di atas segalanya. Dalam sistem Islam sebelum terjadi wabah saja negara telah menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan bagi seluruh rakyatnya secara tidak langsung melalui dibukanya lapangan pekerjaan yang sangat luas.

Begitupun kebutuhan dasar berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan dipenuhi negara secara langsung melalui pengelolaan SDA sehingga sulit ditemukan adanya pengangguran yang kelaparan dalam sistem ini. Langkah lockdown pun akan segera diambil sebagai upaya pencegahan penularan ke daerah lainnya. Sebagaimana yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab ra, dimana Syam menjadi daerah zona merah yang diisolasi sehingga daerah Khilafah lainnya masih zona hijau, tentu dengan tetap menjamin keperluan hajat masyarakat Syam kala itu.

Gubernur (wali) wilayah yang tidak terkena wabah digerakkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan warga di wilayah terjangkit wabah. Dengan kebijakan seperti ini kegiatan mudik di wilayah yang tidak terjangkit wabah akan menjadi mudah, keamanan pun dijamin melalui sistem hukum dalam Islam sedangkan warga di wilayah terjangkit wabah tetap diisolasi dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Mereka pun mendapatkan pahala sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya “siapa yang menghadapi wabah lalu dia bersabar dengan tinggal di dalam rumahnya seraya bersabar dan ikhlas sedangkan dia mengetahui tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah ditetapkan Allah kepadanya, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mati syahid”.
Wallahu a’lam bi ash showwab.