Bupati Majene Berharap, Desa Tanggung Kepesertaan JKN Warganya Melalui APBDes


SULBAR99NEWS.COM-MAJENE, Bupati Majene Lukman membuka kegiatan Tindak Lanjut  Perpres 64 Tahun 2020 (Permendagri) No 64 Tahun 2020, Permendagri  NO 70 Tahun 2020 dan Permendagri No 199 Tahun 2019 yang dilaksanakan Oleh BPJS Kesehatan Majene.
Jumat 21 Mei 2021. Kegiatan tersebut digelar di ruang pola Kantor Bupati Majene, yang dihadiri Para Kepala OPD, Para Camat, Para Kepala Puskesmas dan undangan lainnya.

Baca juga  Peduli Pendidikan, Kades Banua Adolang Gencar Koordinasi Warganya Agar Tak Putus Sekolah

Menurut Lukman, kegiatan tersebut sangat penting, khususnya dalam mendukung program BPJS secara dengan target seluruh masyarakat bisa mendapatkan layanan JKN, terlebih selama beberapa tahun terakhir Majene pernah berstatus UHC. Persoalannya kini, masih ada beberapa persen yang semula masuk dalam kepesertaan yang ditanggung Pemerintah Provinsi Sulbar, namun dengan adanya kebijakan baru 30 persen tersebut dikembalikan ke daerah.

Baca juga  Kunker ke NTB, Gus Menteri Sambangi Pelabuhan Bima Kaitannya Program Tol Laut

Meski begitu melalui Dinas Sosial sebanyak 11 ribu lebih difasilitasi untuk mendapatkan pembiayaan pemerintah pusat. “Ada regulasi baru tapi bukan dihapus, masyarakat yang tidak aktif kepesertaannya telah difasilitasi masuk dalam JKN pusat sehingga ada warga yang sedikit tertolong,” ucapnya.

Baca juga  Tiga Langkah Majukan Desa Tanpa Meninggalkan Akar Budaya Menurut Gus Menteri

Untuk itu, ia berharap dukungan dari Pemerintah Desa dengan menanggung kepesertaan warganya yang dialokasikan melalui APBDes. “Intinya kami harapkan mulai dari pimpinan OPD, para camat dan Desa agar sosialisasi tersebut bisa disampaikan ke masyarakat sehingga tidak membuat kebingungan,” lanjutnya. (Ih)


SEPUTAR DESA