Bukan RUU Larangan Minol, Tapi Legislasi Investasi Miras


Oleh: Ummu Aulia

Miras saat ini kembali lagi menjadi perbincangan. Ya, betapa tidak itu semua karena adanya kebijakan dari pemimpin negeri ini yang membolehkan Investasi Miras. Kebijakan itu terangkum dalam Peraturan Presiden ( PerPres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidan Usaha Penanaman Modal yang merupakan turunan dari Undang Undang ( UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mulai berlaku pertanggal 2 februari 2021.

Kebijakan inipun menuai respon negatif dari MUI, sebagaimana Cholil Nafis selaku Ketua Majelis Ulama ( MUI ) pusat menegaskan bahwa melegalkan Investasi Minuman keras (Miras) sama saja mendukung beredarnya Miras sehingga hukumnya haram. (28/2/2021.SINDONEWS.COM)

Bukan hanya Cholil Nafis, akan tetapi respon yang sama juga muncul dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Beliau menilai langkah pemerintah yang membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau minuman beralkohol bakal merusak dan merugikan masyarakat.

“Semestinya pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung rakyat tentu tidaklah akan memberi izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak serta akan menimbulkan ke-mafsadat-an bagi rakyatnya,” kata dia, dalam keterangan resminya, Jumat (26/2/2021).

Baca juga  COVID-19 TERJADI SAAT RAMADHAN, PELUANG TOBAT KOLEKTIF

Tidak Berpihak Pada Rakyat.

Sangat disayangkan karena sebelumnya pada 10 November 2020, Badan Legislasi ( Baleg) DPR RI memulai pembahasan tentang RUU Larangan Minol setelah mendengarkan penjelasan para pengusul Fraksi PPP, PKS dan Gerindra.

Draft regulasi saat itu berisi larangan bagi siapapun untuk memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan menjual minuman beralkohol. Mereka yang melanggar larangan-larangan tersebut akan dipidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun.

Sedangkan masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol akan dipidana penjara 3 bulan maksimal 2 tahun. Menurut pengusul, RUU Larangan Minol sangat dibutuhkan sebagai upaya mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Serta melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol.

Sebagaimana Minol yang kita kenal dapat merusak akal, menimbulkan kejahatan, kekerasan, pemerkosaan, bahkan merusak kesehatan. Sehingga dengan RUU larangan minol saat itu diharapkan dapat menjaga ketenangan masyarakat. Namun Sayangnya semua itu hanyalah tinggal harapan karena faktanya Bukan RUU larangan Minol yang diloloskan tapi yang ada Legislasi Investasi Miras.

Baca juga  Majene Kota Tua

Dari kebijakan ini tampak pemerintah tidak berpihak pada rakyat, bangsa ini telah diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek eksploitasi bagi kepentingan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tidak hanya itu, Pemerintah telah kehilangan arah adanya kebijakan tersebut. Sebab, tidak lagi jelas yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara ini.

Disatu sisi masih bicara dan berteriak-teriak tentang Pancasila dan UUD 1945. Tapi dalam prakteknya mereka terapkan adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang hanya berlandaskan kepentingan dan manfaat semata yang bukan merupakan karakter dan jati diri kita sebagai bangsa.

Islam Mengharamkan Minol

Berbeda dengan sistem saat ini yang hanya berlandaskan asas manfaat, maka dalam sistem Islam, iman adalah dasar segala keputusan. Seluruh aturan disandarkan pada Asy-syari’ (pembuat hukum) dalam sistem pemerintahan Islam yakni Daulah Islam.

Baca juga  Pembatalan Haji 2021, Benarkah Karena Pandemi?

Kedaulatan ada di tangan Allah SWT, bukan manusia. Yang tidak lain bersumber dari akidah Islam. Sehingga halal dan haram, baik ataupun buruk semuanya dilandaskan pada hukum syara’, bukan yang lain.

Islam mengharamkan minol sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Setiap hal yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram.” (HR. Muslim).

Adapun seorang pemimpin dalam sistem Islam akan membuat aturan mengenai larangan minol mulai dari produksi, peredaran, bahkan memberikan sanksi bagi orang muslim yang mengkonsumsinya. Persoalan minol pun akan diselesaikan hingga keakarnya. Dengan itu, umat akan terhindar dari bahaya minol.

Sistem pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang hanya akan menetapkan dan menerapkan sebuah aturan yang berasal dari Allah Swt, bukan aturan yang berlandaskan akal dan kepentingan manusia semata. Termasuk dalam hal Investasi. Dalam sistem Islam negara tidak akan membolehkan adanya Investasi yang bertentangan dengan hukum syara’ seperti legislasi investasi miras saat ini.
Wallahu a’lam. (***)


OPINI