Buanglah Korupsi Pada Tempatnya!


Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
(Institut Literasi dan Peradaban)

Kasus korupsi Bansos menteri sosial Juliari Peter Batubara ternyata masih menyisakan ekor panjang. Majalah Tempo, 20 Desember 2020 melansir, Ada sumber di Kementerian Sosial dan PDI Perjuangan yang menyatakan bahwa bansos digunakan untuk membantu pemenangan calon kepala daerah dari partai banteng. Bahkan hingga melibatkan lingkaran istana.

Korupsi di Indonesia memang melingkar-lingkar tak berujung, sebab sudah tersistem. Baik pelaku maupun aturannya secara resmi memfasilitasi terjadinya korupsi. Bisa jadi hal ini yang menjadikan Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai negara terkorup di Asia menurut hasil survei lembaga Transparency International. Survei ini digelar sejak Juni hingga September 2020 terhadap 20 ribu responden di 17 negara Asia.

Sungguh memalukan, padahal mayoritas penduduknya beragama Islam, mengapa justru korupsi tumbuh subur? Hal ini terjadi lantaran tiga hal utama. Yaitu lemahnya hukuman, aturan terkait korupsi yang berubah-ubah, dan sistem ini sudah mengakar di parpol karena dijalankannya sistem ‘mahar politik’ .

Pada era Jokowi, sejumlah menteri ditangkap KPK. Seperti mantan Mensos Idrus Marhan, mantan Menpora Iman Nahrawi, Menteri KKP Edhy Prabowo dan yang terbaru Menteri Sosial Julian Peter Batubara. Belum lagi deretan kepala daerah dari gubernur, bupati, camat hingga kepala desa. Sejauh ini, sudah 300 kepala daerah tersangka korupsi dan terakhir Walikota Cimahi yang ditangkap KPK. Benar-benar struktur organisasi yang bobrok dan amoral. Tak usah bilang akidah atau aklak, yang ada syahwat dunia dengan memanipulasi kekuasaan.

Baca juga  Segenggam Cinta dari Srikandi Sendana, Mengenal Lebih Dekat Nuraini

Bagaimana mungkin tindak korupsi bisa diberantas jika UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 31 Tahun 1999 dan No 20 Tahun 2001 terus dipreteli dan hukuman kerap diringankan? Ditambah kebijakan ajaib: program asimilasi dan pengurangan hukuman atau remisi. Padahal semestinya hukuman diberikan dalam rangka memunculkan rasa jera dan penebusan dosa. Apalah bisa dikata, jika hukum sendiri adalah sesuatu yang mudah dibongkar pasang sesuai kepentingan segelintir pemilik uang?

Kalau saja diterapkan model perampasan kekayaan, dengan kata lain memiskinkan para koruptor atau penerapan hukuman mati, boleh jadi tak ada remisi baru dan keluarganya tak bisa masuk pemerintahan. Baru korupor akan jera. Namun kita sedang berhadapan dengan sistem oligarkhi, dimana kekuasaan ada pada segelintir pemilik modal dan penguasa adalah pekerjanya.

Selama hukuman masih ringan dan kebijakan lemah juga berubah-ubah, maka jangan mimpi indeks persepsi korupsi (IPK) kita akan menjadi baik. Pandemi yang muncul sejak Maret tak jua mengetuk hati pejabat di rezim ini untuk sedikit saja mengendorkan syahwat korupsinya . Malah semakin tancap gas, bansos yang sejatinya sampai ke tangan rakyat utuh menjadi berkurang. Jelaslah kini mereka berdiri di sisi yang mana, janji mereka akan amanah buyar begitu saja bak angin surga.

Baca juga  Kemelut Finansial, Tangguhkah Sistem Ekonomi Kita?

Pemilihan pemimpin dalam ajang pilkada semestinya bisa menyadarkan rakyat, pemimpin yang bagaimana lagi? Sebab semua yang maju ternyata tak luput dari pembiayaan dana hasil sunat bansos dan dana-dana negara yang lain yang semestinya untuk rakyat. Bagaimana kapabilitas mereka bisa dipertanggungjawabkan jika mereka maju saja menghalalkan segala cara termasuk menghirup darah dan keringat rakyat?

Aturan demokrasipun tak mempersoalkan jika calon pemimpin adalah koruptor atau tersandung kasus lainnya. Terlihat dari persetujuan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Parpol No 2 Tahun 2009 dan No 2 Tahun 2011, koruptor ikut Pilkada. Padahal di beberapa negara di luar negeri jika menteri atau presidennya tidak bisa menghentikan suatu urusan yang menyangkut hak rakyat banyak mereka mundur dari jabatan mereka. Mereka bukan Muslim, dimana amal mereka tak bernilai ibadah namun mereka punya rasa malu sebab tak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Bagaimana dengan pejabat Muslim di Indonesia?

Jelas Korupsi harus dibuang pada tempatnya! Korupsi akan tetap subur di alam demokrasi. Hukum yang sama sekali tak membuat jera dan bisa dirubah sesuai kepentingan semakin memperparah kasus ini. Yakin masih mau bertahan dengan sistem yang terbukti rusak ini?

Baca juga  Islam dan Mahasiswa dalam Membawa Perubahan Bangsa

Kita kaum Muslim sebetulnya memiliki hukum yang adil dan mampu menyelesaikan persoalan umat tanpa menimbulkan celah masuknya kepentingan yang lain. Sebab Islam bukan sekedar agama akidah namun juga siyayah, memiliki aturan untuk mengatur umatnya sehingga tidak bisa jika dicampur adukkan dengan demokrasi. Demokrasi asasnya kedaulatan di tangan rakyat sedang Islam ada di tangan syara, Allah SWT.

Allah berfirman dalam Alquran surat Ar-Ra’d:11 yang artinya:
“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Dari ayat di atas ada semacam hubungan timbal balik, sebab akibat, jika kita ingin berubah maka harus memiliki keinginan untuk berubah dan keinginan itu adalah karena keimanan bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan perbaikan. Wallahu a’ lam bish showab.


OPINI