BLT Bagi Pekerja Swasta, Tepatkah?


Oleh : Tyas Ummu Amira

Pandemi belum berakhir, sederetan peristiwa silih berganti mewarnai negeri ini. Tak luput dari sorotan, program yang dicanangkan pemerintah, salah satunya projek kontroversial yaitu penyaluran BLT sebesar 600ribu bagi pegawai swasta yang gaji bulananya dibawah 5 juta. Kemudian syarat kedua harus terdaftar sebagai peserta BPJS. Lantas apakah program ini efektif dan tepat sasaran?

Dikutip dari laman Jakarta – Bantuan Rp 600 ribu per bulan buat pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta/bulan akan cair dua bulan sekali. Artinya, pegawai swasta akan memperoleh Rp 1,2 juta dalam 1 kali pencairan.

Total subsidi gaji yang diberikan itu ialah Rp 2,4 juta/pekerja. Pencairan akan dimulai pada bukan September hingga Desember 2020 dengan skema di atas.
“Pemerintah akan membayarkan dua kali karena kita ingin memastikan daya beli dan konsumsi tetap terjaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan resminya, Jumat (7/8/2020)

Dari fakta yang terangkum bahwa program BLT ini sangat tidak tepat dan salah sasaran. Sebab, apa ? ditengah pandemi covid19 yang masih bergejolak, serta melumpuhkan berbagai sendi sosial kehidupan ini. Tidak lain yang dibutuhkan masyarakat adalah bantuan langsung bisa dinikmati oleh rakyat kecil. Dimana mereka untuk mencukupi kebutuhan primernya saja masih sangat kekurangan, lantaran bantuan yang diluncurkan pemerintah tidak merata.

Lihat saja fakta di laman detik.financeJakarta – Pengucuran berbagai bantuan sosial untuk masyarakat terdampak virus Corona sedang berlangsung. Dalam penyaluran ini, pemerintah mengakui masih banyak kekurangannya, seperti penerima yang kurang tepat sasaran hingga penerima yang dapat bantuan dobel.

Baca juga  Derita Uyghur, Sampai Kapan?

“Yang menjadi tantangan kita selama ini adalah dengan banyaknya program bantuan sosial, memang masih ada sedikit kelemahan-kelemahan. Misalnya targetnya masih ada yang kurang tepat sasaran, kemudian duplikasi,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani dikutip dari YouTube BNPB, Jumat (15/5/2020).

Sehingga masih banyak kalangan menengah ke bawah belum terjamah BLT, dilain sisi ada yang mendapatkan doubel. Semua itu ditengerai lantaran pemerintah tidak serius dalam menanggulangi wabah covid19 ini, berbagai macam program yang dikeluarkan selalu menuai polemik dan kritikan dari masyarakat.

Lalu bagaimana nasib mereka yang bukan pegawai swasta?

Jelas saja, mereka akan didiskualifikasi serta hanya bisa menelan ludah, disebabkan karena mereka tak memenuhui dua syarat yang ditentukan. Memang program ini sarat akan diskriminatif terhadap sekelompok golongan kecil. Kemudian program BLT ini di didasari untuk membangkitkan sektor ekonomi riil serta mendongkrak daya beli masyarakat agar indonesia tidak jatuh dalam jurang resesi yang sudah didepan mata.
Padahal meskipun dengan dalih demikian, tetap saja pertumbuhan negeri ini akan semakin terpuruk oleh karena tidak akan mungkin para penerima BLT untuk para pegawai swasta itu, membelajakan uangnya untuk membeli produk lokal dan menyejaterahkan para UKM, sebab bantuan yang cair akan masuk pada kantong pribadinya masing – masing. Serta membelanjakanya untuk kesenanganya sendiri serta menumpuk hartanya sebagai simpanan masa depanya.

Lantas apa yang terjadi bagi masyarakat yang tidak mendapatkan BLT tersebut?
Jawabanya sangat memperhantikan, dan miris sebab mereka harus menanggung beban berat yang hari demi hari seakan semakin sempit dan buntu. Seakan hidup di sistem ini dimana yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin muskin. Inilah jeratan hidup dilingkungan kapitalis, atmosfer keuntungan yang besar hanya berkutat ke para investor serta segelintir orang saja. Ibarat kata yang kuat menindas yang lemah dengan menghalalkan berbagai cara untuk meraup profit dari segala arah.

Baca juga  Penetapan Hari Ibu, Apakah Memberikan Solusi?

Inilah wajah rakusnya sistem kapitalis dimana dalam otaknya hanya ada maal atau harta, sebab landasan pokoknya adalah materi jadi semua berawal dari materi, hidup untuk mencari materi , dan hingga akhirnya kembali menjadi materi.
jadi dari sini jelaslah pemerintah memihak siapa? ya tentu, mereka para penyokong idealisme kapitalis. Sehingga terjadi kesenjangan yang kian nyata adanya, dimana memang sistem ini membuat semua orang menjadi matrealistik serta individualismenya tinggi. Alhasil mereka hanya memengtingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain disekitarnya yang sedang membutuhkan bantuan.

Belum cukup itu saja, BLT yang digalahkan pemerintah ini begitu berbelit dengan prosedur serta syarat – syarat administrasi yang dimana masyarakat awam tak mempunyai edukasi tentang itu. Salah satunya harus memiliki rekening bank, harus terdaftar peserta BPJS, dan masih banyak syarat – syarat yang membuat ribet masyarakat. Secara teknis penyaluranya pun sudah bermasalah apalagi realisasinya di lapangan, banyak terjadi kisruh ditengah warga yang berebut bansos tersebut.
Jadi lengkap sudah, bahwa sistem ini gagal dalam mengatasi semua promblem yang terjadi apalagi ditengah pandemi.
Lalu Bagaimanakah dengan sistem Islam mengatur masalah bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena wabah?

Baca juga  76 Tahun Indonesiaku, Benarkah Sudah Merdeka?

Dalam sistem Islam acap kali selalu memberikan berbagai ide – ide yang mustanir atau cemerlang, sehingga dapat memecahkan problematika umat. Salah satunya dalam menghadapi wabah atau pandemi, dalam Islam pemimpin negara wajib memberikan bantuan langsung kepada rakyatnya yang terdampak wabah. Mulai dari sandang, pangan dan papan semua dipenuhi secara cuma – cuma. Tanpa harus melengkapi syarat – syarat yang berbelit – belit seperti halnya yang terjadi sekarang.

Kemudian memastikan bahwa semua rakyatnya sudah mendapatkan manfaat dari bantuan sosial yang di berikan pemimpin negara sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Umar RA,dimana terdata 70 ribu orang membutuhkan pasokan bahan makanan dan 30 ribu warga sakit. Semua dicukupi dan tersalurkan hingga semua tidak ada yang terlewat satu pun rakyatnya. Sehingga tugas sebagai pemimpin negara tak terlalaikan, sebab amanah yang diberikan akan di pertanggung jawabkan kelak dihadapan rabbNya.

Dilain sisi Islam juga mengajarkan untuk tidak meminta – minta jika kita mampu mencukupi kebutuhan primer dan sekunder. Kemudian juga menginfakan sebagian harta untuk saudara – saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Sehingga akan terjalin kolerasi antara kehidupan sosial dan bernegara yang harmonis didukung oleh sistem Islam yang mencerahkan serta membangun peradapan menjalin ukuwah dalam bingkai negara khilafah.
Allah ta’ala berfirman,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta) karena ia memelihara dirinya dari perbuatan itu.” (QS Adz Dzariyat:19)

Waallahu’alam bishowab.


OPINI