Berdikari



Oleh: Anfas (Direktur UT Majene)

Beberapa minggu lalu seorang mahasiswa UT bertemu saya, ingin berbagai pengalamannya dalam berwirausaha. Namanya Mawardi, Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara semester 7, tapi punya bisnis rumah makan di Tinambung, dengan menu andalannya yakni Bakso Bakar.

Mawardi berkisah, sebelum berbisnis ia sempat merantau ke Singapura. Menjadi TKI di sana. Saat saya tanya suka dukanya, ia menyampaikan dengan jujur kalau yang dirasakannya lebih banyak dukanya. Saya pun menanyakan kenapa harus kerja jauh-jauh ke luar negeri? Alasannya karena saat itu di kampungnya sulit mencari pekerjaan. Sementara ia ingin sekali kuliah, namun orang tua kurang mampu. Akhirnya iapun nekat merantau jadi TKI demi mencari dan mengumpulkan uang untuk kuliahnya.

Sejak saya di Majene, memang sering saya mendengar teman sekantor yang berkisah pengalaman mereka pernah kerja di daerah lain. Bahkan ada keluarga mereka yang sampai saat ini masih di rantau.

Padahal kalau kita liat alam Sulawesi Barat (Sulbar) sangat subur, lautnya juga luas dan kaya. Namun mereka lebih memilih merantau. Jika jenis kerjanya bagus, saya tidak heran. Namun tak jarang saya tanyakan apa pekerjaan mereka? rata-rata menjawab sebagai buruh di perkebunan atau buruh bangunan.

Baca juga  Utang Makin Bertambah, Prestasi atau Kegagalan?

Dulu saat saya di Ternate, saya juga punya teman yang nekat merantau ke Singapura, bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di sana, demi mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Padahal di Kampungnya di Halmahera ada tambang emas yang sampai saat ini masih dikelolah oleh perusahaan asing. Produksi emasnya sangat besar, mencapai ribuan ounce per tahun. Namun masyarakat di desanya tidak mendapatkan apa-apa. Nanti setelah beberapa tahun terakhir barulah perusahaan tersebut menyediakan dana sumbangan kepada desa-desa di lingkar tambang atau dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR), sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat lokal.

Namun demikian saya merasa masih ganjal. Karena logikanya penduduk setempatlah yang menjadi tuan rumah, emas yang ditambang adalah harta mereka. Namun justru tuan rumah (desa-desa lingkar tambang tersebut) yang diberikan sumbangan? Seandainya mereka sendiri yang kelolah tambangnya tentu mereka sudah kaya tujuh turunan. Tak perlu mengharap ibah dari perusahaan dalam bentuk bantuan (CSR).

Ibaratnya saya punya mobil penumpang, lalu ada orang yang datang menawarkan diri menjadi supirnya. Maka tak mungkin penghasilan supir lebih besar dari saya, selaku pemilik mobil. Apalagi supirnya justru yang tiap saat memberi saya sumbangan dari penghasilannya sebagai supir. Tentu tak masuk akal.

Baca juga  Mendudukan Akar Persoalan Bangsa Dalam Polemik RUU HIP

Tapi itulah nasib rakyat kecil. Mereka tak dapat berbuat apa-apa.
Sementara pemerintah kurang mampu melakukan bargaining pada pemilik modal asing. Lihat saja saat Presiden Jokowi berupaya ingin mengambil alih saham mayoritas P.T. Freeport, susahnya minta ampun. Padahal yang diincar hanya 51% nilai saham. Bukan 70-80%.

Jika kita membaca cita-cita para Founding Fathers kita saat memerdekakan bangsa ini, salah satu harapannya adalah mampu berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri, sebagi bangsa yang merdeka. Berdaulat dalam ekonomi dan politik. Rupaya cita-cita itu masih jauh panggang dari api.

Bahkan akhir-akhir ini bukan hanya kekayaan alam kita saja yang dikeruk habis oleh bangsa lain, namun lahan pekerjaan pun banyak diserbu oleh tenaga kerja asing.

Saat saya ke Kabupaten Taliabu, di Maluku Utara, saya pun menyaksikan bagaimana banyaknya tenaga kerja asing asal Cina di Perusahaan tambang. Pahal mereka hanya pekerja kasar. Ada yang jadi supir truk, ada yang tukang rumput dan sebagainya yang sebenarnya dapat juga dikerjakan oleh orang lokal, jika mereka diberikan kesempatan bekerja di perusahaan. Sempat saya ajak ngobrol salah satu pengawasnya yang juga merupakan keturunan Cina dan besar di Batam. Ia tak dapat menampik fenomena itu. Bahkan ia juga merasa sedih, namun tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah menjadi kebijakan perusahaannya yang tak lain milik Cina.

Baca juga  Penampakan Wajah Asli BUMN

Di Sulbar banyak saya temukan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan besar bekerjasama dengan masyarakat lokal pemilik lahan. Namun apakah perkebunan tersebut membawa kemakmuran bagi mereka, saya kurang tahu. Hanya saja satu fakta yang saya temuai, banyak mahasiswa UT yang merupakan anak para pekerja perkebunan tersebut yang mengajukan beasiswa karena alasan orang tua mereka tidak mampu.

Untuk itu setiap saya berjumpa para pemuda seperti Mawardi, saya sangat sangat salut sambil berharap mereka dapat menjadi pengusaha sukses kelak. Walaupun kini bisnisnya masih kecil-kecilan, namun setidaknya ia sudah mampu berdikari. Mengutip kata Bob Sadino “walupun bisnis kecil, kita tetap bosnya”. (***)


OPINI