Berantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Kejati Sulsebar Gandeng PPATK

  • Bagikan
KONSOLIDASI. Kajati Sulselbar tengah berbincang dengan PPATK Terkait tindak pidana pencucian uang. (foto : FB kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan)

SULBAR99.COM-MAKASSAR—Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat  (Kejati Sulselbar) semakin serius dalam melakukan penegakan hukum di wilayahnya. Hal ini terbukti dengan langkah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar Firdaus Dewilmar melakukan pertemuan dan konsolidasi dengan Pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) di Ruang Kerja Kajati, Senin (22/7/2019).

Seperti yang dikutip fb Kejati Sulselbar, Sebelumnya, Kejati Sulselbar Firdaus Dewilmar melakukan  Konsolidasi dengan Komisi pemberantasan korupsi (KPK),  Polda Sulselbar dan  Pengadilan Tinggi Sulsel.  Kali ini Konsolidasi dilakukan dengan PPATK terkait Tindak pidana pencucian uang. Pertemuan  dan konsolidasi dengan (PPATK) diterima oleh Kajati di ruang Kerjanya didampingi Wakajati dan para Asisten Kejati. Menurut Firdaus, Konsolidasi itu penting. “Pentingnya Konsolidasi, Sinergitas dan Soliditas dalam wujudkan Optimalisasi yang tentunya harus terintegrasi dalam semangat Penegakan Hukum,” ujar Firdaus Dewilmar.

Lebih lanjut Firdaus mengungkapkan antara Kejaksaan degan PPATK harus berjalan bergandengan dalam wujudkan Supremasi Hukum. Sekedar diketahui bahwa tugas dan fungsi PPATK adalah berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menetapkan PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.  Sedangkan fungsi PPATK adalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, serta pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelaporan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain

Selain itu, PPATK memiliki kewenangan meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu, menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan, mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait, memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang,  mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang dan menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Selain berkonsolidasi dengan PPATK, hari ini rencananya Kejati Sulselbar akan bertemu dan berkonsolidasi dengan penggiat anti korupsi Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi). Dikutip dri sindonews,  Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sulselbar Salahuddin menjelaskan, dalam rangka mengoptimalisasi semangat penegakan hukum,  Kajati  telah mengagendakan kunjungan dan tatap muka dengan beberapa pengiat Anti Korupsi yang ada di Makassar.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen Kejati Sulselbar dalam upaya penegakan hukum dengan menggandeng para pengiat anti korupsi, untuk bergerak bersama memerangi para koruptor. “Mencegah korupsi adalah langkah membangun dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Sulsel,” ujar Salahuddin. (IH)

  • Bagikan