Benarkah Otokrasi Solusi Tepat Atasi Pandemi?



Oleh: Hamsina Halik, A. Md. (Pegiat Revowriter)

Hingga kini, jumlah kasus covid-19 terus bertambah. Berdasarkan data nasional, kasus konfirmasi positif Covid-19 per Minggu (6/9) sebanyak 194.109 kasus. Dari angka tersebut, sebanyak 138.575 orang dinyatakan sembuh, dan 8.025 orang meninggal dunia. Hal ini menuai keprihatinan yang sangat mendalam. Mengingat bukan jumlah yang sedikit. Rakyat perlu jaminan keamanan kesehatan dari penguasa.

Terlebih kapasitas rumah sakit yang penuh saat ini menjadi sorotan. Hal ini membuat Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, angkat bicara. Seperti yang dilansir dari cnnindonesia.com, Wiku mengatakan bahwa, “Rumah sakit enggak akan pernah cukup kalau disoroti terus, yang disoroti adalah perilaku masyarakat. Intinya, masyarakat harus betul-betul menjaga jangan sampai terjadi penularan. Caranya, disiplin, menjalankan protokol kesehatan,” kata Wiku melalui sambungan telepon, Minggu (6/9).

Pernyataan Menyesatkan

Melihat kondisi kasus covid-19 yang terus meningkat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan negara otokrasi atau oligarki lebih efektif menangani pandemi Covid-19 dibanding negara demokrasi seperti Indonesia, India, atau Amerika Serikat.

Tito menyebut negara dengan pemerintahan seperti itu, yaitu yang menggunakan sistem otokrasi, mudah mengendalikan perilaku masyarakatnya dalam menghadapi pandemi karena kedaulatan negara dipegang oleh satu atau segelintir orang.

“Negara-negara yang menggunakan sistem politik otokrasi tangan satu orang atau oligarki yang dikuasai sekelompok orang, seperti China dan Vietnam, menangani dengan lebih efektif karena mereka menggunakan cara-cara yang keras.” (cnnindonesia.com, 03/09/2020)

Alasan pernyataan ini menurutnya dikarenakan sulitnya menerapkan protokol kesehatan pada rakyat. Padahal, protokol tersebut sangat sederhana. Hanya berupa cuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas diluar rumah. Dibandingkan dengan negara otokrasi-oligarki, justru pemerintah di Indonesia mengalami kesulitan dikarenakan tak bisa memaksakan rakyatnya.

Baca juga  Impor Garam Meningkat, Swasembada Terancam Gagal

Bahkan disebut-sebut, banyaknya kalangan kelas menengah kebawah dalam sistem demokrasi ini semakin mempersulit penerapan protokol kesehatan tersebut. Sebab, kalangan ini yang paling dianggap sulit untuk taat pada aturan. Misalnya, dalam kewajiban memakai masker saat beraktivitas di luar rumah dianggap hoaks. Jika maskernya saja hoaks, terlebih virusnya.

Adanya tanggapan dari penguasa terkait hal ini hanyalah alasan yang dibuat-buat semata untuk menutupi bobroknya demokrasi saat ini. Juga, agar rakyat memaklumi ketidakmampuan penguasa dalam mengatasi pandemi. Semakin nyata bahwa sistem yang selama ini sangat dibanggakan telah gagal hadapi wabah.

Jika dikatakan bahwa rakyat tak patuh dan sangat sulit untuk diatur, kemudian memunculkan narasi sistem otokrasi-oligarki untuk meraih kepatuhan rakyat sebagai hal yang mampu mencegah penyebaran covid-19 semakin meluas adalah pernyataan yang menyesatkan. Sebab, kepatuhan karena terpaksa atau adanya ancaman hukuman sebagaimana yang terjadi pada negara-negara otokrasi tak akan permanen. Sewaktu-waktu rakyat akan merasa jenuh dan kebal terhadap sanksi hukuman yang diberikan. Pada akhirnya, melahirkan dendam pada pemimpin dan membuat mereka tak lagi taat aturan.

Dengan demikian, otokrasi-oligarki bukanlah pilihan yang tepat. Seharusnya pemerintah lebih menggencarkan sosialisasi protokol kesehatan dan penyediaan fasilitasnya agar rakyat lebih mudah melakukannya. Disamping itu, pemerintah seharusnya lebih meningkatkan lagi kepercayaannya kepada rakyatnya, tidak membeda-bedakan kelompok masyarakat. Terlebih memberi perlakuan yang berbeda dalam memberi pelayanan kepada mereka. Pemerintah harus adil kepada seluruh rakyatnya.

Solusi Tepat Atasi Pandemi

Di negeri mayoritas muslim ini, sudah sewajarnya jika rakyatnya menginginkan diterapkannya Islam secara kaffah. Melihat kondisi saat ini, dalam sistem demokrasi kapitalis sekular, rakyat bukannya hidup dengan aman dan nyaman. Justru sebaliknya, hidup dalam kesulitan dan kesempitan hidup. Tekanan ekonomi kapitalis membuat mereka tak mampu mencukupi kebutuhan hidup.

Baca juga  Politik Dinasti Bukan Sekedar Anomali Demokrasi

Maka, tak sepatutnyalah jika muncul rasa kekhawatiran dan ketakutan terhadap Islam. Sebab, Islam merupakan rahmatan lil’alamin. Tak hanya muslim, namun non muslim pun bisa merasakan rahmat Islam ini. Hingga dalam masa pandemi seperti ini, pemerintah harus sigap dalam menawarkan solusi yang tepat. Bukan disibukkan dengan membandingkan sistem yang dianut oleh negara lain dengan sistem di negara sendiri. Yang notabene sistem itu jauh dari kesempurnaan, penuh kekurangan dan kegagalan, bahkan tak layak dan tak bisa dijadikan sebagai landasan hidup.

Memang benar bahwa umat di seluruh dunia ini butuh sistem alternatif dalam menyelesaikan persoalan wabah covid-19 ini. Namun, sistem alternatif itu bukan datang dari sistem otokrasi-oligarki atau pun demokrasi. Melainkan sistem yang akan mewujudkan terselenggaranya fungsi negara secara maksimal sebagai pengayom dan penanggungjawab dalam setiap urusan rakyatnya, termasuk masalah pandemi saat ini.

Ditengah-tengah pandemi, penguasa akan berupaya maksimal dalam membangun kesadaran umum pada rakyatnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Bukan dengan pemaksaan atau dorongan materi apalagi dengan pemberian ancaman hukuman. Melainkan karena kesadaran rakyat ingin mendapatkan kemuliaan akhirat sebagai konsekuensi ketaatan pada aturan yang telah dibuat oleh penguasa. Rakyat taat dengan penuh kesadaran kepada pemimpinnya karena dorongan iman yang tertanam kuat dalam hati mereka.

Dan, sistem alternatif itu adalah sistem Islam di bawah naungan Khilafah Islam. Dengan khalifah sebagai pemimpinnya. Yang memahami fungsi dan tugasnya sebagai raa’in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung) yang tidak akan pernah abai atas setiap persoalan yang ada. Sebab, diakhirat khalifah ini akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Baca juga  Segenggam Cinta dari Srikandi Sendana, Mengenal Lebih Dekat Nuraini

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari). 

Juga dalam hadits lain, “Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian, adalah kebutuhan umat untuk makin mengenal sistem khilafah yang mampu memberikan solusi karena berasal dari Dzat Maha Tahu. Dalam mengatasi pandemi, solusi pertama yang akan diambil oleh khilafah adalah karantina. Karena adanya dorongan iman yang kuat menghasilkan ketaatan pada pemimpin akan membuat seorang muslim memaksakan diri untuk mengarantina diri. Sebab itu adalah hukum yang harus dipatuhi ketika negara mewajibkan karantina. Dan umat muslim tahu dan paham bahwa hukum yang ditetapkan ini merupakan hukum syara’ yang berasal dari Allah SWT. Sehingga membuat mereka menaatinya.

Pun dalam masalah kesehatan, sistem Islam mewajibkan khalifah untuk memberikan pelayanan maksimal dan pemberian secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan imbalan materi dari rakyatnya, mengupayakan pengobatan semaksimal mungkin dan mengupayakan kesembuhan dengan berusaha membuat vaksinnya.

Selain itu, khilafah akan mengurus kebutuhan warganya dan memastikan bahwa seluruh warganya (baik muslim maupun non-muslim) hidup dengan mendapatkan jaminan makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Hal-hal semacam itu merupakan kewajiban umum (fardhu kifayah). Sehingga rakyat yang berada di wilayah karantina akan tetap merasa aman dan tak khawatir kebutuhannya tak terpenuhi.

Dengan demikian, solusi tepat dalam menyelesaikan pandemi bukanlah sistem otokrasi-oligarki ataupun demokrasi. Melainkan sistem Islam. Sudah selayaknya kaum muslim kembali berhukum kepada hukum-hukum Allah SWT. Menjadikan syariat-Nya sebagai pengatur hidup, baik dalam tataran individu, masyarakat ataupun negara.

Wallahu a’lam (***)