Bawaslu Tegaskan, ASN Terlibat Kampanye Akan Disanksi

  • Bagikan
Bawaslu Kabupaten Majene, melaksanakan sosialisasi pengawasan pemilu, Senin (25/11). (Foto: Alimukhtar)

SULBAR99.COM-MAJENE, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Majene secara tegas mengimbau agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Majene, tetap menjaga netralitas pada Pilkada Majene 2020 mendatang.

Hal ini ditegaskan ketua Bawaslu Majene, Sofyan Ali disela-sela sosialisasi pengawasan Pemilu dengan tema “Kedudukan ASN Dalam Pilkada Majene Tahun 2020”. Kegiatan berlangsung di hotel Abrar, Senin (25/11), diikuti sejumlah pimpinan OPD Majene, para Camat dan Lurah.

Menurut Sofyan Ali,  para ASN juga dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan maupun menguntungkan pasangan calon bupati dan wakil bupati tertentu. Netralitas ASN pada pilkada 2020 sangat diperlukan bagi terciptanya kondisi yang kondusif.

Baca juga  Jelang Pilkada Majene, Baliho Calon Bupati dan Wakil Bupati Mulai Ramai Terpasang

“Disamping terdapat banyak aturan serta regulasi ASN dilarang berpolitik praktis dan hal-hal lain yang bertentangan dengan disiplin mapun kode etik sebagai abdi negara. Jika ada laporan pelanggaran ASN pada kami, pasti akan ditindaklanjuti, kalau terbukti dipidana,”tegasnya.

Baca juga  Puluhan Warga Majene Antusias Mendaftar PPK Pilkada Serentak

Sementara itu Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Fitrinela Patonangi yang juga hadir selaku pemateri menyebutkan,  keterlibatan ASN dalam setiap Pemilu, maupun Pilkada terus meningkat setiap tahunnya.

“Ini berdasarkan data Bawaslu pada 2015, 2017 hingga tahun 2018. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah ASN punya ruang yang paling efektif menaikkan elektabilitas satu calon atau tidak. Olehnya itu kami kembali menegaskan kepada seluruh ASN di Majene, janganlah melibatkan diri dalam kampanye,” ujarnya.

Baca juga  Di Majene, Up date RC KPU hingga Pukul 10.30, Pasangan Jokowi Amin Unggul Atas Prabowo Sandi

Dia juga berharap setelah diskusi pada acara sosialisasi ini,  pimpinan OPD yang hadir ini dapat mensosialisasikan kepada bawahannya,  tentang larangan yang tidak boleh dilakukan para ASN ke ruang publik berdasarkan apa yang diamanatkan dalam Undang- Undang.

“Kegiatan sosialisasi ini patut diapresiasi, karena mengundang kita semua untuk hadir berdiskusi, harapan saya kegiatan ini tidak saja dilakukan satu arah  melainkan berdiskusi agar saling memberi masukan yang positif,” katanya. (Ali)

  • Bagikan