Dibaca : 197 kali.

Bangun Smart Village, Kanwil BPN Sulbar Penandatanganan MoU dengan Unsulbar


Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat Herjon Panggabean dan Rektor Universitas Sulawesi Barat Akhsan Djalaluddin memperlihatkan nota kesepahaman yang telah ditandatangan. (Foto : ist)

SULBAR99NEWS.COM-MAJENE, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) Kamis (29/04/2021). Nota kesepahaman ini untuk menjalin kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menyukseskan program kerja kedua belah pihak.

Acara yang dilaksanakan di gedung aula Kampus Universitas Sulawesi Barat ini kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Majene dengan Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat.

Perjanjian kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Majene dengan Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat ini secara khusus untuk menjalin kerjasama dalam rangka pelaksanaan program pertanahan dan tata ruang di Kabupaten Majene. Ruang lingkup dalam perjanjian kerjasama ini diantaranya adalah penyediaan tenaga pendidik dan/atau narasumber, dukungan kegiatan kerja praktek (magang), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, fasilitasi terkait pembelajaran penilai pertanahan, pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi geospasial serta pembangunan Smart Village.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat Herjon Panggabean menyampaikan, Indonesia dalam Visi 2045, salah satu pilar utamanya adalah pembangunan Sumber Daya Manusia dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. “Pembangunan SDM dengan penguasaan IPTEK memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai kualitas manusia yang lebih tinggi, guna mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Universitas Sulawesi Barat merupakan lembaga pendidikan yang menciptakan SDM unggul, tentunya perlu disalurkan dan diprioritaskan dalam dunia kerja, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Disisi lain, Kantor Pertanahan memerlukan SDM unggul dalam menunjang pelaksanaan program kerja, khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang. Oleh karena itu sangat tepat menjalin kerjasama untuk saling mendukung satu sama lain agar pelaksanaan program dari masing-masing pihak dapat tercapai.” Ucap Herjon.

Baca juga  Forum Bela Negara Bantu Korban Banjir di Parepare

Disampaikan pula oleh Herjon bahwa Kantor Pertanahan sebagai instansi pelayanan publik yang diberikan kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sekarang ini memasuki era transformasi digital, dimana dalam 2 tahun terakhir beberapa layanan sudah menggunakan sistem elektronik yaitu layanan Hak tanggungan, pengecekan sertifikat, informasi zona nilai tanah, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Oleh karena itu dengan ruang lingkup dalam perjanjian kerjasama yaitu penyediaan tenaga pendidik dan/atau narasumber diharapkan pihak kampus dapat mendapat informasi ilmiah tentang pertanahan dan dari kantor pertanahan dapat mengimplementasikannya di lapangan.

Baca juga  Diisukan Maju Pilkada Majene 2024, Fatmawati Fahmi Angkat Bicara

Herjon juga menjelaskan bahwa Rencana Detail Tata Ruang di Provinsi Sulawesi Barat masih sangat minim, sementara RDTR sangat dibutuhkan oleh investor sebagai payung hukum kepastian letak sebelum investor tersebut membuka usaha di daerah. Oleh karena itu Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang membuka program magang bagi mahasiswa/mahasiswi khususnya studi perencanaan wilayah kota untuk mendapatkan pengalaman yang cukup hingga mendapatkan kompetensi keterampilan yang dibutuhkan dan membantu pemerintah daerah dalam merancang Rencana Detail Tata Ruang di daerah. “Sejauh ini sudah 9 (sembilan) perguruan tinggi yang mengikuti program magang tersebut dan Universitas Sulawesi Barat merupakan universitas kesepuluh yang mengikuti program tersebut “. Tutup Herjon

Sementara Rektor Universitas Sulawesi Barat Akhsan Djalaluddin dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kanwil BPN Sulawesi Barat yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Kantor Pertanahan Majene dengan Fakultas teknik dapat dilaksanakan guna menunjang keperluan dan kepentingan kedua belah pihak dengan baik.

Baca juga  Hari Pahlawan, Salmawati Sebut Seseorang Sebagai Pahlawan Masa Kini

Selanjutnya Akhsan menyampaikan bahwa dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini, dijelaskan selain Fakultas Teknik, ada beberapa Fakultas lain yang berhubungan dengan BPN salah satunya Fakultas Pertanian. “Fakultas Pertanian ini berhubungan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, dimana di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu diatur Landreform, sementara yang saya tahu ada perubahan tentang kebijakan landreform ini dari kementerian, untuk itu mungkin pada kesempatan lain bapak Kakanwil BPN bisa memberikan kuliah umum tentang Undang-Undang Pokok Agraria ini,” sambung Akhsan .

Dalam perjanjian kerjasama ini juga disebutkan rencana pembangunan smart village di Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur. Kelurahan Baurung termasuk salah satu desa/kelurahan di kabupaten Majene yang sudah lengkap dalam hal pendaftaran tanahnya yaitu seluruh bidang tanah di kelurahan tersebut sudah terpetakan dan bersertifikat. Sementara dari pihak Universitas Sulawesi Barat akan membantu dalam hal penyediaan teknologi yang dibutuhkan untuk membantu pembangunan smart village. (Ap-ih).