Banggar DPRD Kembali Kupas Struktur Rancangan APBD 2022 Majene


SULBAR99NEWS.COM–MAJENE, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Majene kembali menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Majene, terkait RAPBD 2022 di ruang rapat gedung DPRD Majene, Jumat (19/11/2021).

Pada kesempatan itu seluruh anggota Banggar DPRD dan TAPD Pemda Majene. Hadir mengikutiu rapat. Dalam rapat Bnggar bersama TAPD Majene kembali mendalami kondisi fiskal Majene tahun 2022 yang bakal mengalami defisit anggaran. 

“Perhitungan sementara struktur APBD tahun 2022 Majene diprkirakan akan mengalami defisit cukup fantastik, yaitu  senilai Rp55 miliar,” kata Sekretaris TAPD Pemda Majene, Kasman Kabil di gedung DPRD, Jumat siang.

Baca juga  Usman Suhuriah : Pilkada Berkualitas Itu Partisipasi Pemilih Lebih Besar

Kasman Kabil yang juga Kepala Badan Anggaran Majene ini  menjelaskan, terjadinya defisit anggaran APBD 2022 disebabkan dana transfer pusat berkurang. Hal ini karena krisis keuangan akibat pandemi COVID-19. 

“Kalau APBD tahun-tahun sebelumnya dana transfer selalu bertambah, sehingga kita bisa menambah belanja pada saat pembahasan, namun kondisi yang terjadi pada tahun 2022 ini berbanding terbaik, rancangan yang kita susun lebih tinggi dari uang yang masuk,” kata Kasman.

Menurut Kasman, dengan adanya kekurangan tranferan dari  pusat yang menyebabkan anggaran mengalami defisit. Maka langkah yang harus diambil adalah melakukan rasionalisasi atau memangkas sejumlah belanja. 

Baca juga  DPRD Majene Mulai Bahas Rancangan APBD 2022

“Jadi intinya sekarang tinggal ini yang perlu kita sepakati poin-poin mana saja belanja yang akan dirasionalisasi, atau dikurangi,” ujar Kasman.

Berdasarkan data yang diplot pada rapat Banggar bersama TAPD Majene, disebutkan bahwa total pendapat dalam RAPBD Majene tahun 2022 senilai Rp 885.139.641.214,00 sementara total belanja senilai Rp 916.878.991.469,15.

Sementara itu ketua Banggar DPRD Majene Abdul Wahab,  dalam rapat tersebut meminta agar TAPD Pemda Majene melakukan koordinasi dengan seluruh OPD untuk melakukan rasionalisasi.

Baca juga  DPRD Sulbar Gelar Rakor, Terkait Hasil Pemeriksaan BPK Kinerja Penanganan Covid-19

“Saya berharap agar TAPD punya gambaran poin-poin mana yang akan dirasionalisasi sebelum melanjutkan pembahasan dengan DPRD. Kalau kita mau melakukan rapat dengan semua OPD maka ini akan lama, bisa berlarut-larut, karena itu setidaknya TAPD punya gambaran poin-poin mana yang akan dirasionalisasi,” ujar Wahab. 

Setelah melakukan rapat selama enam jam, antara Bangggar DPRD  bersama TAPD, akhirnya rapat diskorsing untuk melakukan pembahasan di internal TAPD. Selanjutnya akan digelar sidang lanjutan pada Senin pekan depan. (Alim).