Bamus DPRD Sulbar Bahas Hak Interpelasi, KUA dan PPAS APBD 2022


SULBAR99NEWS.COM-MAMUJU, DPRD Provinsi Sulbar melaksanakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang bertempat di Kantor sementara DPRD Provinsi Sulbar, Kamis 5 Agustus 2021.

Rapat Bamus ini dipimpin ketua DPRD Sulbar Hj. Siti Suraida Suhardi dan Anggota Bamus Abidin Abdullah. Hadir pula beberapa Anggota Dewan yang mengikuti melalui Vidio Virtual, yakni Wakil Ketua DPRD Usman Suhuriah, Sabar Budiman dan Hasanuddin. Selain itu hadir juga Kepala Bagian Persidangan Musra Awaluddin, SH. M.SI dan Kasubag Risalah dan Publikasi Junaedi Muin.

Baca juga  Dialog dengan Kelompok Tani Nelayan, Itol Himbau Waspadai Penyebaran Corona

Dalam rapat ini ada beberapa Agenda yang menjadi pembahasan seperti Pembahasan DPRD Mengenai Hak Interpelasi DPRD, Pembahasan KUA dan PPAS APBD tahun Anggaran 2022, Perubahan Tata tertib DPRD Sulawesi Barat, Ranperda tentang pengelolaan hutan di Provinsi Sulbar (Inisiatif DPRD), Ranperda tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman, dan Ranperda tentang Penaggulangan Bencana Daerah di Provinsi Sulbar (Inisiatif DPRD).

Baca juga  Setiap Hari Pasca Gempa, Ketua DPRD Majene Tak Pernah Absen Salurkan Bantuan dan Kunjungi Pengungsi

Dari beberapa Poin tersebut, Poin pertama yang menjadi pembahasan khusus pada rapat Bamus ini. “Kita meminta penjelasan Gubernur terhadap Hak Interpalasi, pada Rapat Paripurna hari Rabu kemarin, tetapi tak ada gubrisan oleh Gubernur, Lantaran ketidak hadirannya pada waktu itu, ” ujar Abidin Abdullah.

Namun demikian, lanjutnya, apabila ketika sudah dijadwalkan ulang namun Gubernur tidak menghadiri lagi Paripurna yang akan datang maka kami berharap agar tidak usah dijadwalkan lagi oleh Bamus. “Agar pimpinan memutuskan untuk menindaklanjuti lebih tinggi lagi yaitu masalah hak angket, walaupun sebenarnya kita tidak inginkan hal ini terjadi,” tambah Abidin Abdullah

Baca juga  Komisi IV DPRD Sulbar Rapat dengan RS Regional dan BPKPD Soal Piutang

Dalam rapat Bamus ini, Hj. Siti Suraidah menyampaikan bahwa Rapat Paripurna mengenai penjelasan Gubernur mengenai Hak Interpalasi akan dijadwalkan ulang pada hari Senin 9 Agustus nanti. (Adv-Satriawan)


PARLEMEN