Terbaik terbaik

Badan Usaha yang Menunggak BPJS Ketenagakerjaan, Izinnya Akan Ditinjau


SULBAR99NEWS.COM-MAJENE, Pemerintah Kabupaten Majene dan BPJS Kesehatan menggelar rapat koordinasi Senin 5 April 2021, yang dilaksanakan di ruang rapat Sekda Majene. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Pj. Sekertaris Kabupaten Majene Suyuti Marzuki yang turut di hadiri, Kadis Kesehatan, Kadis PTSP, Kadisnakertrans, Kabid Dinsos, Sekretaris dan Kabid Bapeda dan Kabid Disdukcapil. Sementara dari pihak BPJS yaitu Hery Zakariyah kepala cabang Polewali dan Kartini Malik Kepala BPJS kesehatan Kab. Majene.

Selain membahas ketentuan Iuran JKN yang diatur dalam Perpres 64 Tahun 2020 khususnya kontribusi iuran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Juga dibahas upaya perluasan Kepesertaan Pegawai Swasta serta . Salah satunya masih ada Badan Usaha yang tidak memberikan hak kepersertaan BPJS bagi karyawannya.

Baca juga  Perguruan Pencak Silat Garuda Sayap Putih Raih Sejumlah Prestasi Nasional

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinakertrans) Kabupaten Majene  Hamsina menjelaskan, untuk pekerja swasta dengan kepesertaaan BPJS melalui badan usaha hanya tercatat  223 orang. Dari jumlah itu masih ada 221 orang / pekerja yang terdaftar di PBI yang seharusnya menjadi tanggungan dari perusahaan atau pemilik usaha yang menaunginya. Ia menyebutkan salah satu rumah makan dan karaoke di Majene memiliki pekerja 15 orang namun tidak diikutkan dalam BPJS kesehatan. Ada juga kata Hamsina pekerja di toko bangunan di Lingkungan Lembang sebanyak 10 orang termasuk di Kecamatan Sendana ada perusahaan yang bergerak di bidang ekspor ikan tiung-tuing.

Baca juga  Peringatan Hari PKK, Hasnah Syam Gelorakan Karya Nyata

“Kami bersama  PTSP dan BPJS sudah beberapa kali sosialisasi terkait hal itu, termasuk menangani yang menunggak, “ ucapnya.

Kadis PTSP Djazuli Muchtar juga berharap ada penekanan  dari Pemerintah Provinsi, misalnya instruksi dari Gubernur untuk tidak mengeksekusi perizinan sebelum ada kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan apalagi banyak Badan Usaha yang belum menyelesaikan kewaijibannya. “ Data yang menunggak disurati, maka izin akan ditinjau, “ ucapnya.

Pj Sekda Majene Suyuti Marzuki mengatakan secepatnya perusahaan atau badan usaha terkait untuk disurati untuk melaksanakan kewajibannya. “Apalagi Pemprov sudah tidak mengcover 70 persen kepesertaan PBI, jadi pelaku usaha ini kita dorong menerapkan upah dan menjamin kepesertaanmya di BPJS ketenagakerjaan,“ ujarnya.

Baca juga  Dinsos Mamuju Salurkan Sembako Tahap Kedua

Kepala Cabang BPJS Polman Hery Zakariyah menyebutkan, untuk hal tersebut pihaknya siap mencoret kepesertaan aktif bagi tenaga kerja yang masih tercover PBI. Ia hanya menunggu surat resmi dari Pemerintah Kabupaten Majene sebagai dasar untuk mengeksekusi. “ Pemda Majene berhak melakukan itu,  tinggal kami coret, kalau sudah ada nama dari Dinsos melalui persuratan untuk kami non aktifkan, “ sebutnya. (ih)