APBN Makin Berat, Negara Terjerat Utang



Oleh : Hamzinah (Pemerhati Opini Medsos)

Krisis ekonomi semakin berkepanjangan apalagi setelah dilanda pandemi Covid-19, salah satu faktornya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin berat. Rektor Universitas Paramadina, Didik Rachbini menduga APBN dapat memicu krisis ekonomi. “Setidaknya ada lima faktor di dalam APBN yang berpotensi menyebabkan krisis di kemudian hari. Faktor tersebut antara lain adalah proses politik APBN yang sakit dan bias, serta defisit primer yang semakin melebar dan tidak terkendali. Selain itu, rasio pembayaran utang terhadap pendapatan yang naik di era Presiden Joko Widodo. Persoalan lainnya adalah dana yang mengendap dan bocor di daerah, serta pembiayaan PMN dan BMN sakit yang berpotensi menjadi masalah di masa depan. Sementara itu, rasio penerimaan perpajakan terus menurun dari 10,68% sebelum pandemi menjadi 8,69%”. (Tempo.co).

Namun, kondisi ini tidak menurunkan tekad pemerintah untuk berutang demi menutupi defisit APBN yang besar akibat alokasi anggaran yang sangat besar. Hal ini mendapat dukungan dari Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo yang ditunjukkan dengan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar perdana sebesar Rp. 124,13 triliun. Langkah ini dilakukan menyusul pemerintah menambah anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp. 744,75 triliun dari Rp. 699,43 triliun. (Beritasatu.com).

Baca juga  Polemik Larangan Mudik, Bukan Tebang Pilih?

Karena itu, alih-alih menyelesaikan persoalan, Didik Rachbini menyatakan pemerintah dimasa yang akan datang akan mendapat warisan beban hutang dari pemerintah saat ini. “APBN kita, Presiden dan DPR yang akan datang dipaksa untuk menambal defisit yang sangat besar. Mirisnya ditengah besarnya alokasi anggaran APBN terutama penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sejak tahun lalu, dana tersebut tampaknya kurang maksimal, sekarang hasilnya Covid-nya juara dunia, pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah”. (Tempo.co).

Malapetaka Utang Piutang Sistem Kapitalisme
Tak bisa dipungkiri bahwa pemasukan APBN dalam sistem kapitalisme hanya bersumber dari utang dan pajak, jika APBN mengalami defisit dan pajak tersendat, maka utang luar negeri satu-satunya pilihan yang akan digenjot. Karena itu, berutang adalah satu-satunya cara yang ditempuh negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme dalam mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan dan APBN yang makin berat. Inilah bobroknya sistem kapitalisme.

Secara potensi negeri ini punya modal besar untuk menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Sumber daya alam begitu melimpah ruah, tambang, energi, pertanian, hutan, laut semuanya ada. Namun, semua itu tidak berguna sebab pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta, menjadilah negeri ini hanya mengandalkan berutang. Padahal, diakui atau tidak utang adalah alat penjajahan untuk semakin melanggengkan agenda penjajahan di negeri-negeri muslim. Dibalik utang luar negeri pasti terdapat konsekuensi-konsekuensi yang harus diambil oleh negara pengutang diantaranya konsekuensi politik yakni menjadikan bargaining position negeri yang berutang tentu lebih lemah. Negara-negara pemberi hutang akan dengan mudah memeras kekayaan negara-negara pengutang atau kreditor.

Baca juga  BERANI TAMPIL BEDA TANPA LOCKDOWN

Islam Solusi Terbaik Selamatkan Negeri
Islam bukanlah sekedar agama, namun Islam juga sebuah sistem kehidupan yang kompleks. Dalam sistem ekonomi Islam terdapat pengaturan sistem keuangan, pengelolaan kas dalam Islam sangat unik dan berbeda dengan sistem kapitalisme. Sistem Islam akan menjaga kas negara minus atau bocor sehingga tidak akan tekor.

Beberapa perincian dalam sistem keuangan Islam yaitu Pertama, pengatur APBN adalah Khalifah. Islam memiliki metode pemilihan Khalifah yang khas, tidak semua orang dapat menjadi Khalifah. Saat pemilihan Khalifah harus memenuhi syarat yang ketat, diantaranya muslim, balig, berakal, merdeka, mampu, dan adil, sehingga akan diperoleh seorang pemimpin kuat imannya, amanah, hati-hati dalam mengatur keuangan negara.

Kedua, APBN dalam sistem Islam memiliki pemasukan tetap dan jumlahnya beragam, pos keuangan dibagi menjadi pos zakat, pos negara, dan pos kepemilikan umum. APBN akan mendapatkan pemasukan dari pos-pos tersebut. Pos zakat akan diisi para muzaki (orang yang wajib membayar zakat). Pos negara akan diisi jizyah, ganimah, fai, kharaj, termasuk harta tak bertuan yang diperoleh dari harta yang tak memiliki ahli waris atau harta yang dikembalikan oleh orang yang berlaku curang. Sedangkan pos kepemilikan umum berasal dari hasil pengelolaan sumber daya alam.

Baca juga  Polemik THR, Akankah Berakhir Baik?

Ketiga, Pengeluaran ketat aktivitas pembiayaan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan penting, tidak dibenarkan kebutuhan itu melanggar hukum syariat. Sehingga kas negara tidak bocor dikarenakan penggunaan yang boros. Keempat, Pengawasan teliti pembelanjaan akan selalu diawasi oleh beberapa pihak seperti rakyat, majelis umat, majelis wilayah, hingga partai politik. Peluang berlaku curang dan memanfaatkan kas APBN akan diminimalisir. Jika ada kesalahan sedikit saja, akan langsung diingatkan. Semua ini berjalan atas dorongan iman, saling menasehati dengan kasih sayang.

Keempat hal tersebut akan diterapkan dalam sistem Islam untuk menghindari pemanfaatan APBN yang tidak tepat. Demikianlah sistem Islam mengatur pengelolaan ekonomi kas negara. Oleh karena itu, jangan pernah berharap pada sistem kapitalisme untuk meraih kemakmuran dan kesejahteraan umat. Hanya dalam sistem Islam kemakmuran dan kesejahteraan umat akan terwujud dan akan menerapkan syariat Islam secara kaffah. Wallahu a’lam bish-shawwab


OPINI