Anggota Komisi III DPRD Sesalkan Kepala BKPSDM Majene Tak Hadiri Rapat


Anggota Komisi III DPRD Majene, Abd.Wahab

SULBAR99NEWS.COM–MAJENE, Anggota Komisi III DPRD Majene, Abd.Wahab menyesalkan ketidak hadiran kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Majene, saat rapat yang digelar Komisi III DPRD.

Padahal menurut Wahab,  rapat tersebut sangat penting. Yakni terkait dengan adanya SK penunjukan pelaksana tugas kepala sekolah SD sebanyak 26 orang yang diterbitkan BKPSDM Majene bulan lalu. Namun dari pihak BKPSDM sudah beberapa kali diundang tidak pernah hadir mengikuti rapat.

“Bagaimana bisa berjalan baik pemerintahan, artinya kita mau melakukan cek and balance, kita ingin mendengar penjelasan-penjelasan dari pihak BKPSDM terkait dengan penerbitan SK itu, dan ini menjadi bagian dari aspirasi semua, harus ditindaklanjuti kan,” ungkap Wahab, dihubungi melalui telpon, Sabtu (31/7/2021).

Baca juga  DPRD Sulbar Ekspose Rancangan KUA/PPAS dan APBD Perubahan 2020

Namun Abd.Wahab, politisi dari PAN ini mengaku belum ada rencana untuk mengundang kembali pihak BPPSDM dalam rapat yang di gelar Komisi III DPRD. “Untuk saat ini belum ada renacana mengundang kembali, kita akan melakukan rapat internal dulu di Komisi III,” ujarnya.

Sementara itu, dikonfirmasi melalui telpon, Kepala BKPSDM Majene, Andi Pawelloi membenarkan dirinya saat rapat pertama ia tengah berada di kabupaten Sidrap, kemudian rapat yang kedua kemarin ia tidak hadir karena berhalangan, karena gangguan dengan kesehatannya.

Baca juga  DPRD Sulbar Gelar Paripurna Terkait Laporan dan Rekomendasi Pansus

“Iya kemarin kurang sehat, tapi saya sudah sampaikan ke Asisten I, kalau soal kepala sekolah saya kan pernah hadir, dan sebenarnya pak bupati sama sekali belum bisa melakukan penetapan kepala sekolah, karena beliau baru menjabat, kecuali mendapat izin dari Mendagri, jadi enam bulan itu pak bupati belum bisa melakukan rotasi atau mutasi,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, terkait dengan SK penunjukan tersebut, sebenarnya Komisi III itu menghendaki agar 25 orang kepala sekolah yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas segera ditetapkan menjadi definitif, namun  sesuai peraturan belum bisa.

Baca juga  Salmawati Djamado, Pimpinan Sementara DPRD Majene

“Artinya pak bupati belum bisa melakukan pengisian jabatan, termasuk eselon II, III dan IV, pejabat kepala sekolah dan kepala Puskesmas, nah jalan keluarnya karena ada 25 kepala sekolah yang kosong, maka ditunjuklah pelaksana tugas oleh pak bupati untuk penandatanganan ijazah, kemudian yang satu orang kepala sekolah yang disinyalir tidak memenuhi syarat itu sebenarnya yang bersangkutan sudah pernah ikut seleksi cakep, soal umur tidak ada masalah karena ini bukan definitif, hanya pelaksana tugas, saya kira intinya itu,”pungkasnya. (Ali)