Terbaik terbaik

Anggaran Rp 23 Milyar Penanganan Covid – 19 Tuai Kritik, Kepala Bapelitbanda Wajo Angkat Bicara


Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah (Bapelitbanda) Kabupaten Wajo, Andi Pallawarukka

SULBAR99NEWS.COM-WAJO, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wajo mengalokasikan anggaran Rp 23 Milyar untuk penanganan Covid 19 menuai kritikan dan tanggapan dari sejumlah kalangan.

Munculnya kritikan dan tanggapan miring tentang pengalokasian anggaran tersebut, membuat Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah (Bapelitbanda) Kabupaten Wajo, Andi Pallawarukka angkat bicara, Sabtu (11/4/2020)

Mantan Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Wajo, menjelaskan, proses perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah berbasis kebutuhan.

Katanya, sejak awal merebaknya pandemik ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab ) Wajo telah menyiapkan berbagai langkah. Langkah pencegahan, penanganan, sampai pada langkah pemulihan pasca bencana. Semua langkah itu dijalankan berdasarkan atas kebutuhan.

Baca juga  Bersama Dandim, Bupati Barru Ramaikan Toddopuli Gowes Green Sambut HUT Kavaleri TNI

“Analisis kebutuhan penanganan diperoleh dari para OPD yang mejadi pelaksana yang akan menjalankan langkah-langkah tersebut,” jelasnya.

Pada refocussing dan realokasi anggaran yang sudah dilakukan sebesar Rp 23 M lebih, lanjut mantan Camat Tempe ini, langkah utama pemerintah daerah ada dua. Pertama, pencegahan dengan kegiatan berupa sosialisasi, penjagaan perbatasan, penanganan kerumunan, pengamanan desa/kelurahan, dan penanganan pemudik. Kedua, penanganan yang meliputi penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, penanganan pelaku perjalanan, OTG, ODP, PDP, Pasien Konfirmasi, Komorbiditas, dan pasien meninggal. perlindungan terhadap keluarga pasien, perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang menangani kasus Covid-19.

Baca juga  Polres Majene Sterilkan Jalanan Pasar Sentral dengan Mobil AWC

Dikatakan, Pemkab bahkan telah menyiapkan penanganan jaring pengaman sosial kepada warga terdampak risiko sosial akibat wabah Covid-19, yang merupakan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan desa.

Semua kegiatan itu, sebutnya, direncanakan berdasarkan protokol penanggulangan Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah, dan atas masukan dari berbagai pihak, termasuk DPRD, Forkopimda, BPKP dan APIP.

Tentu saja langkah-langkah itu tidak kaku. Semua akan berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan. Tinggal bagaimana setiap OPD yang terlibat dalam langkah-langkah yang sudah diuraikan di atas, merumuskan kebutuhannya secara cermat untuk selanjutnya diajukan kepada Gugus Tugas Kabupaten.

Baca juga  Ruski Hamid Nyatakan, Tidak Benar Bupati Majene Digugat

Jadi bagi OPD dan kecamatan yang saat ini belum menerima alokasi dana penanggulangan Covid-19, dan berdasarkan data dan fakta sudah melakukan langkah-langkah konkrit penanggulangan, akan kita akomodir dalam realokasi selanjutnya, yang sedang disiapkan.

“Kita bersyukur bahwa dana desa juga sudah berkontribusi dalam penanggulangan Covid-19 ini, tinggal kita sinergikan dan tentu saja tetap fokus pada penanganan di desa masing-masing,” pungkasnya. ( HS. Agus)