Ancaman Disintegrasi Di Balik Topeng Demokrasi


Oleh : Vikhabie Yolanda Muslim, S.Tr.Keb (Praktisi Kesehatan)

Bagaikan duri dalam daging, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Puncak, Papua, tampaknya kembali berulah. Pada Jumat 12 Maret 2021 lalu, KKB telah melakukan penyanderaan terhadap pilot dan tiga penumpang pesawat Susi Air. TNI menyebutkan bahwa aksi ini dipicu oleh rasa kecewa lantaran tak diberi dana oleh kepala kampung setempat. Beruntung, kejadian ini dikonfirmasi tidak menimbulkan korban jiwa. Setelah melakukan negosiasi selama dua jam, para korban berhasil dilepaskan KKB. Mengenai kejadian ini, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan KKB tidak berhak mendapatkan dana desa, karena digunakan hanya untuk pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan warga desa (kompas.com, 13/3/2021).

Ulah tak bertanggung jawab kelompok separatis ini kian hari tampaknya semakin beringas hingga mengancam penerbangan sipil. Permasalahan yang berlarut dan belum menuai titik terang ini salah satunya dikarenakan negara tidak bertindak tegas terhadap kelompok separatis yang telah merenggut banyak jiwa anak negeri. Dalam melancarkan aksinya, KKB tidak segan untuk melukai warga sipil maupun aparat keamanan. Sudah tak terhitung jumlah bunga terbaik bangsa, putra putri ibu pertiwi yang gugur ketika menjalankan tugas mulia hingga menjadi korban keganasan dan kekejian KKB.
Tidak berhenti sampai disitu, fakta mengejutkan terkait pemasukan keuangan KKB pun turut terungkap. Didapatkan hasil penyelidikan polisi, bahwa salah satu sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembelian senjata api ternyata berasal dari rampasan anggaran dana desa. Dengan seabrek fakta dan perlakuan tidak manusiawi tersebut, beberapa usaha telah dilakukan oleh para pemangku negeri. Namun tampaknya beragam upaya yang telah dialkukan belum menampakkan hasil yang signifikan untuk mengangkat duri dalam daging yang tak ayal akan membusuk bila dibiarkan berlarut-larut.

Baca juga  Uji Coba Vaksin, Jangan Hanya Soal Ekonomi

Di saat seperti ini, gaungan “NKRI harga mati!” dari pejabat negeri menjadi yang dirindukan realisasinya. Bukan hanya tentang harga mati yang seolah entah kemana, namun yang kini tampak ialah indikasi pembiaran masalah, bahkan menganggapnya sebagai masalah yang tidak serius. Sikap pemerintah kini menjadi pertanyaan besar, saat mereka secara tegas dan mantap mengikrarkan NKRI harga mati, namun jauh di ujung negeri, konflik disintegrasi yang merasa bagai anak tiri semakin meratapi.

Disintegrasi ialah sebuah fakta yang ada di depan mata kita. Ia tampak nyata. Sebuah pil pahit yang harus siap ditelan sewaktu-waktu bagi negara manapun yang mengagungkan demokrasi. Ia pun ibarat bom waktu yang punya efek ledakan nan berbahaya. Hal ini tentu bukanlah yang pertama. Tentu masih melekat dalam ingatan kita, bagaimana Timor Timur lepas dari dekapan Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1999, kemudian resmi menjadi negara merdeka dengan nama Timor Leste pada 20 Mei 2002 silam.

Terkait dengan fenomena disintegrasi yang terus menggerogoti, hal ini tentu tidak terlepas dari makar dan tabiat pihak asing yang akan terus berusaha menghancurkan kesatuan suatu negara dan mengambil keuntungan dengan bersembunyi di balik topeng demokrasi. Salah satunya ialah melalui upaya pecah belah. Sebelum disintegrasi terjadi, pihak kaum kafir penjajah biasanya menanamkan pemahaman baru dalam rangka brain washing terhadap nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Pemikiran-pemikiran yang menonjol dalam hal ini antara lain ialah nasionalisme, patriotisme, kedaerahan, dan kesukuan, yang tak lain dan tak bukan ialah buah dari sistem demokrasi-sekuler. Penanaman pemikiran tersebut, pun diberi bumbu-bumbu penyedap dan memabukkan kepada rakyat suatu daerah (Papua misalnya), yang tentu diberi janji manis seakan lebih baik berdiri sendiri, karena secara fisik dan sejarah sangat berbeda dengan saudara-saudaranya di wilayah lain di Indonesia contohnya Jawa dan sekitarnya.

Baca juga  Siapa yang Takut Film JKdN?

Sebagai kaum muslim, seharusnya kita sadar bahwa disintegrasi hanya akan semakin memperlemah negeri kita secara khusus, dan negeri mayoritas muslim lain secara global. Karena itu pula para elit politik, khususnya kepada para jenderal dan prajurit Muslim, hendaknya bangkit dengan kekuatan yang ada untuk tak ragu menjaga setiap jengkal negeri agar tidak lepas tercerai berai. Ialah bersatu dalam satu kepemimpinan yang tentu membuat kita menjadi negeri besar dan kuat. Berkaca dari sistem pemerintahan warisan Rasulullah saw, yakni khilafah islamiyah.

Tidakkah kita ingat fakta ini, bahwa Islam pernah berjaya selama kurang lebih 14 abad dan mampu menguasai hampir 2/3 dunia di tiga benua dalam satu komando yakni dibawah Daulah Khilafah Islamiyah ? Ya, di bawah naungan khilafah, ribuan bahkan ratusan ribu suku, kabilah, ras, hidup dengan damai, rukun, dengan toleransi yang luar biasa. Belum pernah ada satupun fakta dalam sejarah peradaban mana pun, saat semua kaum bersatu, kecuali di bawah naungan Khilafah.

Baca juga  Menyoal Maslahat Larangan Mudik

Pengakuan ini bahkan muncul dari kalangan sejarawan Barat, yakni Will Durant dalam bukunya The Story of Civilization, yang menyatakan, “Agama Islam telah menguasai hati ratusan bangsa di negeri yang terbentang mulai dari Cina, Indonesia, India hingga Persia, Syam, Jazirah Arab, Mesir bahkan hingga Maroko dan Spanyol. Islam pun telah memiliki cita-cita mereka, menguasai akhlaknya, membentuk kehidupannya, dan membangkitkan harapan di tengah-tengah mereka, yang meringankan urusan kehidupan maupun kesusahan mereka. Islam telah mewujudkan kejayaan dan kemuliaan bagi mereka, sehingga jumlah orang yang memeluknya dan berpegang teguh padanya pada saat ini [1926] sekitar 350 juta jiwa. Agama Islam telah menyatukan mereka dan melunakkan hatinya walaupun ada perbedaan pendapat maupun latar belakang politik di antara mereka.”

Saat Islam nyata diterapkan dalam kehidupan, maka alih-alih memecah belah seperti yang saat ini digaungkan para orientalis barat, sejatinya negeri-negeri Muslim seluruhnya dipersatukan, bahkan rakyat yang bukan beragama Islam pun merasakan kebahagiaan dan keamanan tanpa diskriminasi. Maka benarlah firman Allah SWT, “Dan tiadalah Kami mengutusmu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS Al-Anbiya [21]: 107).

Lantas, tidakkah kita rindu diatur kembali oleh aturan Islam yang telah terbukti mampu menghilangkan jarak dan konflik antara kita dengan sesama saudara yang hanya dipisahkan oleh garis abstrak tak kasat mata bernama batas negara ? Tidakkah kita lelah dengan berbagai disintegrasi yang seolah tak kunjung henti dan kembali bersatu dalam dekapan satu kepemimpinan yang membawa rahmat bagi semesta alam ?