76 Tahun Indonesiaku, Benarkah Sudah Merdeka?


Oleh: Khadijah Nelly, M.Pd.

*(Akademisi dan Pemerhati Sosial Masyarakat)
 
Menjadi moment yang sangat dinantikan bagi bangsa ini pada saat memasuki bulan Agustus, kemeriahannya mulai terlihat, bendera merah putih dengan berbagai hiasan mulai berkibar di seantero negeri. Semua ini menjadi sesuatu  yang special lantaran di bulan inilah momen bersejarah bagi bangsa ini, karena tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia. Tonggak berdirinya Republik Indonesia dengan berbagai perjuangan dan pengorbanan dari segenap rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang para pejuang kemerdekaan dalam mengusir penjajah. Masyarakat dan kita semua sebagai penerus kemerdekaan RI tentunya banyak menaruh harapan dan cita-cita dari kemerdekaan ini.
 
Pada tanggal 17 Agustus 2021 ini bangsa ini merayakan HUT RI yang ke-76 tahun. Biasanya setiap tahun akan dirayakan dengan gegap gempita dalam rangka penyambutan hari besar dan bersejarah ini. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, perayaan tujuh belas Agustus tak semeriah biasanya sebab bangsa masih berduka akibat wabah pandemi corona yang masih melanda negeri. Hingga jalan dua tahun sudah bangsa ini dilanda wabah dan belum ada tanda kapan akan berakhir.
 
Maka menjadi sangat penting memasuki HUT RI yang  ke tujuh puluh enam tahun  ini, kembali bangsa ini harus mengevaluasi sejauh mana cita-cita dan harapan dari kemerdekaan  telah terwujud. Banyak fakta dan catatan sejarah telah dilalui seharusnya dapat dijadikan sebagai barometer keberhasilan dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang  merdeka. Beberapa catatan penting perlu disoroti yaitu aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dari catatan ini dapat dinilai dan melihat wajah dari negeri ini sejauh mana cita-cita dan harapan kemerdekaan sudah terwujud.

Mari dilihat beberapa aspek yang terpampang nyata fakta di negeri ini.
 
Aspek Sosial, saat ini semboyan gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo kalo dilihat faktanya terasa sulit untuk dirasakan, dimana penduduk miskin tergolong masih tinggi dan menjadi masalah utama bangsa ini, semakin sulitnya biaya hidup di Indonesia bahkan ditunjukkan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia, seperti dikutip pada laman berita cnbcindonesia.com. Survei ini dilaksanakan pada 24-30 September 2020 dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak secara nasional dan tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.
 
Dalam riset tersebut dipaparkan, pendapatan rumah tangga mengalami penurunan sampai dengan 86,1% pada periode Mei lalu, kemudian berangsur turun menjadi 75,7% pada Juli dan turun 66,6% pada September 2020. Dari penurunan pendapatan tersebut, kesulitan terberat yang dialami rumah tangga, 55% di antaranya untuk makan sehari-hari. 12,3% untuk biaya sekolah, 11,5% untuk kuota internet untuk sekolah daring, 2,9% cicilan rumah.
 
Pada sektor pendidikan sangat jauh dari harapan, kurikulum yang padat dan tak jelas, tidak mampu mencetak generasi yang soleh dan pintar, malah kita di suguhkan dengan fenomena degradasi moral dan akhlaq generasi. Dilansir dari CNN Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) mengungkap sejumlah fakta terkait rendahnya kualitas pendidikan Indonesia dibanding sejumlah negara lain di Asia Tenggara, menurut laporan beberapa lembaga internasional. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nizam membeberkan rendahnya mutu pendidikan itu mulai dari daya saing, transformasi digital, sumber daya manusia, publikasi riset, hingga kepemilikan hak paten. Dia mengakui bahwa ‘rapor merah’ pendidikan tersebut menjadi masalah nyata dan konkret.
 
Menurutnya ini semua adalah masalah yang ada di hadapan kita, nyata, konkret yang harus kita atasi, kita hadapi bersama-sama,” ucap Nizam dalam webinar memperingati Hari Pendidikan Nasional, Senin (3/5). Mengutip pelbagai laporan di antaranya World Development Indicator dan The Global Innovation Index, dalam hal daya saing atau Indeks Inovasi Global misalnya, Nizam mengungkapkan Indonesia bahkan tertinggal dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Indonesia menempati peringkat 87 di bawah Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, terlebih Singapura.
 
Aspek Ekonomi, penguasaan pengelolaan Sumber Daya Alam masih dikontrol oleh kekuatan asing, jika merujuk amanat konstitusi bahwa “tanah air dan segala isinya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi pada kenyataannya di Indonesia, lebih dari 70% sumber daya alam dikuasai asing (voa-islam.com). Kondisi semakin parah karena situasi rezim hari ini yang pro asing dan aseng. Dalam paket kebijakan ekonomi ke-16 yang diluncurkan 16 November 2018, pemerintah malah mengizinkan asing menguasai bahkan hingga 100 persen saham di 54 industri. Beberapa di antaranya ironisnya merupakan industri strategis dan bahkan menjadi hajat hidup orang banyak, seperti industri kayu, jasa konstruksi migas, jasa pemboran migas di laut, pemboran panas bumi, pembangkit listrik, industri farmasi, industri alat kesehatan dan lain-lain.

Baca juga  Kontrol Tayangan Televisi Saat Puasa, Solusi Atau Ilusi ?

Kepemilikan 100 persen saham oleh asing ini bahkan di sektor yang berkaitan dengan pembentukan opini publik seperti jasa survei/jajak pendapat, jasa akses internet, jasa sistem komunikasi data dan lain-lain.
Cengkeraman Neoimperialisme Barat juga makin kokoh ditancapkan rezim ini dengan diadakannya perhelatan antara Indonesia dengan lembaga pemberi utang IMF (International Monetary Fund) dan World Bank Oktober 2018 di Bali. Beberapa rekomendasi yang dituntut asing terhadap pemerintah Indonesia adalah menaikkan harga jual produk sebagai evaluasi inefisiensi. Ujung-ujungnya rakyat diposisikan sebagai konsumen yang harus membayar kenaikan harga.(www.muslimahnews.com). Dapat dipastikan arah ekonomi kedepan tetap dalam cengkraman asing dan aseng dengan ekonomi kapitalisnya.

Baca juga  Papua Dalam Cengkraman Asing

Aspek Politik, dinamika politik semakin kehilangan arah, masyarakat hanya dijadikan sebagai objek politik untuk meraih kekuasaan oleh kepentingan tertentu, rakyat hanya “diperlukan” pada saat Pilpres, Pileg maupun Pilkada, namun setelah berkuasa kebijakan yang diterapkan terasa belum berpihak kepada rakyat, belum lagi biaya untuk mengadakan pesta lima tahunan secara serentak ini terbilang tidak sedikit hampir mencapai 25 Triliyun, (www.bawaslu.go.id), dan dengan biaya yang begitu besar ini hanya menghasilkan para pemimpin yang kurang amanah dan abai terhadap kepentingan rakyat.

Belum lagi beberapa kasus rebutan kursi partai politik, rakyat tidak lagi diurusi, dalam data ICW: 104 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Sebanyak 29 Orang di Tahun 2018 hingga 2020. Sangat terlihat jelas bahwa perubahan dalam perpolitikan system demokrasi kapitalis sangat jauh dari harapan kita semua.

Aspek Pertahanan dan Keamanan, dilansir dari situs www.boyyendratamin.com merilis dari indeks kejahatan dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020 Indonesia berada pada urutan 68 dari 147 negara didunia, dimana dalam 1 menit 32 detik terjadi satu kriminalitas dari perampokan, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan pelecehan anak di bawah umur seakan menjadi berita setiap hari di media cetak maupun elektronik. Belum lagi isu perpecahan dan referendum, yang mulai ramai lagi di beritakan pasca pemilu 2019, sebut saja papua yang sudah dari 2015 ingin memerdekaan diri, dan menyusul daerah lain seperti Aceh, Sumatera hingga Yogyakarta meminta referendum juga (www.kominfo.go.id).

Sebelumnya Indonesia sudah kehilangan Timor-Timor yang sekarang menjadi Negara Timor Leste, belum lagi kasus lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan ketangan Malaysia, hal ini semakin menambah keyakinan beberapa kalangan bahwa ada  kekuatan asing akan memecah Indonesia menjadi beberapa Negara ditambah lagi dengan maraknya konflik yang terjadi belakangan ini.(news.merahputih.com) sehingga untuk kasus ini NKRI harga mati “seolah” masih sekedar menjadi “jargon” semata.

Maka agar hari kemerdekaan ini bukan hanya sekedar perayaan seremonial setiap tahunnya. Sesungguhnya bangsa ini dan segenap rakyat Indonesia harus merenung sejenak dan memberikan perhatian pada negeri ini sehingga akan terbersit sebuah pertanyaan “apakah Indonesia negeri kita tercinta ini memang sudah benar-benar  merdeka?

Baca juga  Ritel Gulung Tikar Akibat Salah Tata Kelola Ekonomi Negeri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merdeka diartikan sebagai bebas dari penghambaan atau penjajahan.
Berangkat dari defenisi ini, mengutip tulisan  Prof  Fahmi Amhar yang mendefenisikan kemerdekaan yaitu ketika sebuah negara beserta rakyatnya hanya menghamba kepada Sang Pencipta saja (Allah SWT), dan tidak menghamba kesesama hamba (manusia) baik seorang individu maupun secara negara, dan terlepas dari hegemoni bangsa lain.

Maka negara yang seperti ini akan berkembang dengan cepat menjadi negara yang mandiri, produktif dan powerful.
Alhamdulillah secara fisik negeri ini telah merdeka memasuki tahun ke 76 tahun, namun jika diperhatikan kemerdekaan yang hakiki belum bangsa ini raih, sehingga masih banyak yang harus diperbaiki di negeri ini agar mampu terus naik dan merdeka secara hakiki.

Fakta sebagaimana catatan yang telah diungkap diatas di berbagai bidang, penjajahan itu masih menguasai negeri ini, penjajahan Indonesia sudah beralih dari penjajahan fisik menuju penjajahan dalam bentuk penguasaan asing terhadap politik, ekonomi, sumber daya alam, budaya serta pemikiran.
Setelah reformasi, alat penjajahan yaitu liberalisme dan kapitalisme justru semakin menguat. Jika negeri ini menginginkan kebangkitan menuju kemerdekaan yang tertinggi dan hakiki maka segenap rakyat kembali dipanggil bersama-sama melanjutkan perjuangan melepaskan simpul-simpul dan alat-alat penjajahan yaitu membuang jauh-jauh ideologi kapitalisme yang telah bercokol dinegeri ini dan menggantinya dengan ideologi yang mampu menghantarkan penghambaan manusia hanya kepada Tuhan yang Maha Esa yaitu Allah SWT.

Sebab dengan penghambaan manusia hanya kepada Allah SWT manusia akan mendapatkan keselamatan dan sejahteraan dunia dan akhirat sebagaimana cita-cita yang diinginkan para pendiri kemerdekaan yaitu yang bertaqwa Kepada Allah SWT.

Perubahan ini tidak akan bisa terealisasi tanpa tekad yang kuat untuk melakukan perubahan secara menyeluruh, agar negeri ini berdaulat. Perubahan itu hanya akan terwujud jika negeri ini kembali menengok sejarah dan mencontoh masa kejayaan peradaban manusia dimana kaum muslimin pernah menjadi pemimpin dunia dengan peradaban yang gemilang dan tak pernah terjajah, bahkan mampu memberikan kesejahteraan pada manusia tanpa memandang muslim dan non muslim, sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasiddin dengan mendirikan Negara yang berdaulat tatkala menjadikan hukum dan aturan kembali pada sang maha pencipta Allah SWT yaitu Syariah Islam (Al-Qur’an & As-sunnah). Allah SWT berfirman: “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin (QS. Al-Maaidah: 50).
                                  
Wallahu’alam bis showab


OPINI