670 KK Terima Sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Agraria di Majene


Foto : Prokopim Majene

SULBAR99NEWS.COM-MAJENE, Pemerintah Kabupaten Majene, bersama masyarakat penerima manfaat menyaksikan secara virtual penyerahan sertifikat Redistribusi Tanah Objek Agraria Tahun 2021 secara virtual di ruang pola Kantor Bupati Majene, Rabu 22 September siang.

Penyerahan Sertifikat tanah dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual di Istana Negara.

Untuk Kabupaten Majene sendiri total ada 1.000 bidang, atau 190,12 Hektar yang diserahkan untuk 670 KK. Namun penerima manfaat yang hadir hanya 30 KK menyesuaikan protokol kesehatan covid 19.

Baca juga  Srikandi Pemuda Pancasila Parepare Gelar kegiatan Srikandi Camp 2020

Hadir dalam kegiatan tersebut Pj. Sekertaris Daerah Kabupaten Majene Masriadi Nadi atjo, Perwakilan Dandim 1401, Perwakilan Kapolres Majene, Perwakilan Kajari, Perwakilan PN Majene, Kepala BPN Majene Muhammad Naim, Asisten Setda, Para Pimpinan OPD, Camat, serta 30 masyarakat perwakilan penerima manfaat sertipikat redistribusi tanah objek agraria tahun 2021.

Dalam sambutannya secara virtual, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan tidak ingin konflik agraria yang terjadi di daerah terus berlangsung. Ia juga tidak ingin rakyat kecil tidak punya kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka termasuk para pengusaha yang tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya.

Baca juga  Makmurkan Masjid, Suardi Saleh Beri Perhatian Khusus Pembangunan Rumah ibadah

Menurutnya, konflik agraria merupakan tantangan yang berat khususnya bagi para petani dan nelayan dalam menggarap lahannya. Untuk itu bertepatan dengan hari agraria dan tata ruang tahun 2021 Pemerintah telah menyerahkan 124 ribu sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 Provinsi, 127 kab/kota.

Baca juga  Pemprov Sulbar Janji Hibahkan Tanah Untuk Dermaga Basarnas

Hasil tersebut terdiri dari 5.212 hasil penyelesaian konflik di 7 Provinsi dan 8 kabupaten yang merupakan prioritas di tahun 2021. “Penyerahan ini sangat istimewa karena sertifikat ini betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat, berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar dan pelepasan kawasan hutan,” ujar Presiden. (ril)