10 Maret, Dokumen Pokir di DPRD Sulbar Harus Masuk


SULBAR99NEWS.COM-MAMUJU, Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar zoom meeting dengan DPRD Sulbar 22 Februari 2021 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, dipaparkan bahwa badan anggaran memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum peraturan kepala daerah tentang RKPD ditetapkan.

Selain itu, disebutkan juga bahwa pokok-pokok pikiran DPRD memuat tentang pandangan dan pertimbangan DPRD tentang arah prioritas pembangunan, rumusan usulan kebutuhan program yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam Musrembang dan agenda kerja DPRD Tahun Rencana.

Baca juga  Serap Aspirasi, Anggota DPRD Sulbar Dalif Arsyad Reses di Banggae

Anggota Badan Musyawarah DPRD Sulbar Dalif Arsyad yang dihubungi, Selasa (2/3/2021) mengatakan, penekanan Direktur Bina Keuangan Daerah saat Zoom Meeting beberapa hari lalu mengatakan, Penyerahan Hasil pokir dalam Sidang Paripurna dilakukan paling lambat 1 Minggu sebelum Musrembang. “Maka itu, melalui Keputusan Bamus disampaikan bahwa proses penyerahan dokumen harus masuk 10 Maret 2021,” ungkapnya.

Baca juga  DPRD Majene Mulai Bahas Rancangan APBD 2022

Selanjutnya, kata Dalif Arsyad, akan dilakukan pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lalu dilakukan singkronisasi di tingkat Komisi bersama OPD leading sektor. “Berikutnya, akan dibawa masuk kembali ke TAPD untuk difinalisasi. Tetapi sebelumnya masuk di tahapan yang tersebut di atas, terlebih dahulu pihak Sekretariat harus membuat Akun masing-masing Anggota Dewan,” tambahnya.

Baca juga  DPRD Sulbar Gelar Paripurna Penandatanganan KUA dan PPAS 2021

Kemudian, tambah Dalif, masing-masing anggota Dewan, melalui staf pribadi, melakukan entri data. “Setelah itu baru di bawa masuk Paripurna DPRD,” pungkasnya. (adv-Satriawan)